Soroti Kebakaran Hutan, Megawati Tegaskan Tak Pernah Izinkan Hutan Jadi Kebun Sawit

Suara.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyoroti kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Megawati, kerusakan itu bukan lagi sekadar bencana alam.

"Data sangat mengerikan, dari tahun 2019 sampai tahun 2025 saja terdapat 4,4 juta hektare hutan yang terbakar. Ini tidak lagi bisa disebut sebagai bencana ekologis. Ini adalah pembunuhan ekologis," kata Megawati dalam pidatonya saat membuka Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Megawati mengaku sedih melihat hutan terbakar, termasuk yang sengaja dibakar untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan.

"Saya sungguh sedih melihat hutan kita terbakar, bahkan ada yang sengaja dibakar untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan," kata Megawati.

Megawati mengingatkan, dominasi perkebunan sawit tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem dapat berdampak terhadap keberadaan habitat satwa liar.

Secara khusus, Megawati menyinggung kondisi orangutan yang membutuhkan upaya konservasi.

“Coba bayangkan kalau semuanya jadi hanya sawit saja, tidak ada lagi yang namanya tempat berlindung. Tadi saya lihat yang namanya orang utan teler-teler, dibantu untuk ada konservasi, coba bayangkan,” kata Megawati.

Megawati menyatakan, sejak menjabat sebagai Presiden Kelima RI, ia telah meletakkan kebijakan moratorium hutan.

Megawati juga menegaskan dirinya bersama Presiden Soekarno tercatat sebagai presiden yang tidak pernah memberikan izin konversi hutan menjadi lahan sawit.

"Sejak menjadi Presiden kelima RI, saya telah meletakkan kebijakan moratorium hutan. Bahkan saya bersama dengan Presiden Soekarno tercatat sebagai presiden yang tidak pernah memberikan izin terhadap konversi hutan sebagai lahan sawit," kata Megawati.

Megawati kemudian mengenang sejumlah kebijakan yang ia ambil saat memimpin. Mulai dari mendirikan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi pada 12 Oktober 2001, hingga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada 1 Juli 2002.

Sementara untuk kebakaran hutan, ia membentuk Manggala Agni, pasukan khusus pengendalian kebakaran hutan, serta mengembangkan tanaman tahan api seperti dadap, orok-orok, dan kaliandra. Menurut Megawati, upaya itu tidak dilanjutkan.

"Sayang, kebijakan tersebut tidak dilanjutkan," ujarnya.

Megawati menjelaskan, persoalan lingkungan juga muncul dari lemahnya kedisiplinan menjaga tata ruang. Ia menyebut daerah resapan air berubah menjadi bangunan, kawasan hutan kehilangan fungsi ekologisnya, sempadan sungai dipersempit, dan kawasan pesisir tertekan pembangunan tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan.

"Merawat Pertiwi harus dimulai dari hulu, yaitu kedisiplinan terhadap tata ruang nasional. Sebab banyak persoalan ekologis berawal dari kekeliruan manusia dalam memperlakukan ruang hidupnya," kata Megawati.

Megawati menegaskan tata ruang tidak boleh diperlakukan hanya sebagai persoalan administratif, perizinan, atau kepentingan ekonomi jangka pendek. Megawati juga mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, bukan negara kontinental.

"Jangan sampai kepentingan sesaat mengorbankan keselamatan rakyat selama puluhan tahun," ujarnya.

Pada akhir bagian pidato itu, Megawati menegaskan posisi tata ruang sebagai keputusan politik.

"Alam tidak dapat disuap. Hukum ekologis tidak dapat dinegosiasikan. Dan bencana tidak mengenal jabatan maupun kekuasaan. Pada kesempatan ini saya tegaskan bahwa tata ruang adalah keputusan politik tentang masa depan kehidupan," kata Megawati.