Kronologis Temuan ICW, Raffi Ahmad Dapat Duit APBN Rp14,69 Miliar untuk Jasa Influencer

Suara.com - Pengadaan jasa influencer oleh Kemendikbudristek serta KKP yang melibatkan perusahaan terafiliasi Raffi Ahmad menembus angka Rp14,69 miliar.

Dalam rilisnya, ICW membongkar alokasi anggaran fantastis PT Rans Animasi Indonesia ini dari portal pengadaan resmi inaproc.id milik LKPP.

Kemendikbudristek tercatat mengontrak lima paket pada 2024, sementara KKP memborong tiga paket jasa promosi sepanjang 2025 hingga 2026.

Kerja sama jumbo tersebut mencakup penayangan konten digital di YouTube RANS Entertainment, TikTok, Instagram @raffinagita1717, hingga kehadiran fisik sang artis.

Perincian alokasi dana dari Museum dan Cagar Budaya Kemendikbudristek pada 2024 terbagi ke dalam lima belanja kegiatan publikasi.

Kementerian mematok Rp452,69 juta untuk YouTube, Rp205,89 juta bagi Instagram Reels, serta Rp575,65 juta demi penayangan Instagram Story.

Kehadiran fisik Raffi Ahmad menyedot dana terbesar hingga Rp2,52 miliar, ditambah promosi konten TikTok senilai Rp144,42 juta.

Di sisi lain, KKP menggelontorkan Rp3,59 miliar pada 2025 lewat Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut untuk influencer engagement.

Setditjen Perikanan Budidaya KKP juga mengalokasikan Rp3,6 miliar untuk sosialisasi BINS pada 2025.

Publikasi Kampung Nelayan Merah Putih Natuna oleh Setditjen Perikanan Tangkap KKP pada 2026 menyusul dengan nilai persis Rp3,6 miliar.

Penelusuran dokumen korporasi mengungkap kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia dikuasai 99,1 persen oleh PT Rans Entertainment Indonesia.

Raffi Ahmad menggenggam saham mayoritas induk usaha tersebut, mengantongi 0,9 persen saham langsung, sekaligus menjabat komisaris di PT Rans Animasi Indonesia.

Langkah belanja influencer bernilai jumbo ini dinilai memicu ketidakkonsistenan nyata terhadap kebijakan penghematan anggaran pemerintah pusat.

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penghematan Rp306,69 triliun lewat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 untuk membatasi belanja seremonial dan publikasi.

KKP justru tetap mengucurkan Rp7,2 miliar pada 2025 dan menyusul Rp3,6 miliar pada 2026 kepada penyedia yang sama.

Pengeluaran media sosial ini terasa kontras saat alokasi transfer ke daerah dipangkas Rp171 triliun pada 2026.

Restrukturisasi dana desa membuat penerimaan rata-rata per desa merosot ke kisaran Rp200 juta hingga Rp300 juta saja.

Satu tayangan Instagram Story seharga Rp575,65 juta tercatat melampaui total alokasi pembangunan satu desa selama setahun.

Aspek efektivitas pengeluaran ini dipertanyakan mengingat setiap kementerian sudah memiliki biro humas dan sarana komunikasi internal.

Fasilitas publikasi negara sebenarnya telah disokong infrastruktur lengkap serta sumber daya manusia yang dibiayai uang pajak.

Ketiadaan indikator keberhasilan yang terbuka membuat publik sulit mengukur dampak nyata dari kehadiran figur publik senilai Rp2,52 miliar.

Ketiadaan dokumen kerangka acuan kerja yang transparan dinilai mengaburkan asas manfaat pengeluaran anggaran negara tersebut.

Persoalan lain muncul dari penunjukan langsung nama akun media sosial spesifik dalam katalog elektronik pengadaan Kemendikbudristek.

Pencantuman langsung kanal YouTube RANS Entertainment serta akun @raffinagita1717 menutup persaingan terbuka bagi penyedia jasa sejenis lainnya.

Proses e-purchasing kehilangan fungsi kompetitifnya ketika spesifikasi teknis sejak awal sudah mengunci satu nama penyedia.

Kewajaran penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) juga dipertanyakan karena pembayaran hitungan detik dan angka kontrak KKP yang sangat seragam.

Penggunaan anggaran publik untuk membangun citra instansi berisiko menggeser fungsi sosialisasi menjadi propaganda kekuasaan semata.

Kepercayaan masyarakat pada pemerintah seharusnya dibentuk lewat realisasi kinerja ketimbang membeli popularitas dari figur publik.

Seruan boikot yang sempat menerpa Raffi Ahmad menandakan bahwa tingkat popularitas tidak otomatis mencerminkan legitimasi publik.

Potensi konflik kepentingan menguat mengingat posisi Raffi Ahmad sebagai pejabat publik saat transaksi proyek berlangsung.

PT Rans Animasi Indonesia yang berdiri sejak 2020 sebelumnya tidak memiliki rekam jejak sebagai mitra pengadaan pemerintah.

Situs pengadaan mencatat KKP aktif memberikan kontrak baru setelah Raffi Ahmad dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024.

Penunjukan perusahaan milik pejabat publik dalam proyek kementerian pada periode pemerintahan berjalan dinilai mencederai prinsip tata kelola bersih.