Setahun Bencana Sumatra, 184 Ribu Rumah Rusak, Pemerintah Kejar Pemulihan hingga 2028

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk mengevaluasi perkembangan penanganan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat setelah satu tahun proses pemulihan. Rapat digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Pembahasan mencakup progres rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi tersebut, sekaligus langkah antisipasi menghadapi potensi bencana susulan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra mengatakan, Prabowo ingin mengetahui perkembangan penanganan bencana yang terjadi pada November 2025.

“Beliau ingin mengetahui progres penanganan bencana pascabencana di Sumatra karena sudah dibentuk oleh beliau satu Satgas untuk Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi pascabencana Sumatra yang meliputi tiga provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujar Tito.

Tito menjelaskan, bencana tersebut berdampak pada 53 kabupaten/kota dan 4.533 desa/kelurahan. Lebih dari 2,1 juta warga turut terdampak hingga harus mengungsi.

Kerusakan juga terjadi dalam skala luas, meliputi lebih dari 184 ribu rumah, 4.922 fasilitas pendidikan, 954 fasilitas kesehatan, dan 1.593 fasilitas ibadah. Selain itu, ribuan titik jalan dan jembatan mengalami kerusakan.

“Bagi saya pribadi, jujur yang pernah saya alami ini adalah salah satu dampak yang terluas. Tiga provinsi dan itu mengakibatkan terjadinya pengungsian, displacement istilahnya, people displacement 2,1 juta orang lebih,” kata Tito.

Sejak awal penanganan bencana, Prabowo telah memberikan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah terdampak dengan total sekitar Rp12,34 triliun.

Dukungan tersebut mencakup bantuan belanja tidak terduga sebesar Rp268 miliar, tambahan transfer keuangan daerah sekitar Rp10,64 triliun, serta tambahan TKD sekitar Rp1,4 triliun untuk membantu memenuhi kebutuhan daerah dalam penanganan bencana.

“Saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal,” ujar Tito.

Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah juga telah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028. Rencana tersebut mencakup 11.520 kegiatan, mulai dari pembangunan jalan dan jembatan, perbaikan sungai, sekolah, dan rumah, hingga pemulihan sektor pertanian dan perikanan.

Total kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program selama tiga tahun tersebut mencapai sekitar Rp100,67 triliun.

“Ini direkap dari berbagai K/L, kementerian lembaga dan seluruh daerah, usulan daerah. Bappenas kemudian menyusunnya menjadi 11.520 kegiatan. Ada yang bangun jalan, ada yang bangun jembatan, ada yang bangun perbaikan sungai, ada yang untuk sekolah, ada yang untuk bangun rumah, ada yang memperbaiki sawah pertanian,” jelas Tito.

Di sektor layanan dasar, pemulihan menunjukkan perkembangan positif. Seluruh 87 rumah sakit yang terdampak kini telah kembali beroperasi.

Dari 4.922 sekolah terdampak, sebanyak 4.823 sekolah telah kembali menggunakan bangunan asal, sedangkan 99 sekolah lainnya masih memanfaatkan kelas darurat.

Sementara itu, jalan nasional dan jembatan nasional di tiga provinsi tersebut telah kembali 100 persen fungsional. Adapun perbaikan infrastruktur daerah masih terus dilanjutkan.

Pada sektor perumahan, pembangunan hunian sementara telah mencapai 99,84 persen atau sebanyak 20.803 unit. Pemerintah selanjutnya mempercepat pembangunan 57.027 hunian tetap melalui beberapa skema, yakni pembangunan di lokasi semula, pembangunan mandiri, dan kawasan komunal.

“Beliau ingin memastikan semua progres yang sudah terlaksana betul-betul berjalan lancar. Kami sudah sampaikan tadi, tidak mudah karena luasnya wilayah yang terdampak, 53 kabupaten kota dan perlu waktu,” kata Tito.

Pemerintah menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terus berjalan secara bertahap hingga 2028.