Soroti Kasus Penyadapan Prabowo, Puan: Penegak Hukum Tak Boleh Jadi Alat Kekuasaan

Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah petinggi kepolisian.

Ia mengingatkan aparat penegak hukum agar bekerja profesional dan independen, serta tidak menjadikan kewenangan negara sebagai alat kepentingan politik.

Pernyataan itu disampaikan Puan saat membuka Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026-2027 dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dalam pidato pembukaannya, Puan mengapresiasi langkah cepat Polri dalam menangani dugaan penyadapan terhadap kepala negara. Namun, ia juga menekankan pentingnya menjaga netralitas institusi negara di tengah proses hukum yang berjalan.

“DPR RI mengapresiasi tindakan Kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI,” ungkapnya.

Puan mengingatkan agar kewenangan negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik, termasuk mengkriminalisasi pihak tertentu atau membungkam kritik masyarakat.

“Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat,” tegasnya.

“Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” sambungnya.

Ia memastikan DPR akan mengawal proses hukum kasus tersebut dan mendukung upaya Polri mengungkap dugaan penyadapan secara transparan.

Kasus ini diduga melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Selain menyoroti kasus penyadapan, Puan mengawali masa sidang dengan mengingatkan anggota DPR untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun selama masa reses.

“Aspirasi yang disampaikan oleh para konstituen selama masa reses menjadi tanggung jawab bersama untuk kita tindak lanjuti melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” kata Puan.

Puan juga memaparkan 12 isu strategis yang menjadi sasaran pengawasan DPR selama Masa Persidangan II. Isu tersebut mencakup penanganan kasus penyadapan Presiden, perundungan anak, kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak, hingga persoalan bantuan sosial.

Selain itu, DPR akan mengawasi percepatan rekonstruksi infrastruktur pascabencana, gangguan keamanan dan kemacetan di kawasan industri, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta dampak kesehatan bagi masyarakat terdampak.

Agenda pengawasan lainnya meliputi kesiapan data reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional, pemerataan revitalisasi sekolah, tata kelola pasar modal, hingga penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi dan lifting minyak serta gas bumi.

“Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintah,” ujarnya.

Puan memimpin rapat paripurna tersebut didampingi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Ia berharap pembukaan masa sidang menjadi momentum bagi DPR untuk kembali menjalankan fungsi konstitusional dalam mengawasi penyelenggaraan negara.