REGIONAL:
- KPK memeriksa Managing Director PT Summarecon Agung Tbk Herman Nagaria sebagai saksi.
- Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kemungkinan keterlibatan korporasi dalam kasus suap pengurusan HGB di Kementerian ATR/BPN.
- KPK telah menetapkan delapan orang tersangka, termasuk Dirut PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kemungkinan keterlibatan korporasi PT Summarecon Agung Tbk dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Pendalaman itu dilakukan dengan memeriksa Managing Director PT Summarecon Agung Tbk, Herman Nagaria, sebagai saksi pada Senin (9/11/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik menelusuri aturan internal perusahaan, terutama terkait mekanisme mitigasi dan pencegahan korupsi.
KPK ingin memastikan apakah dugaan tindak pidana dalam perkara ini hanya merupakan perbuatan pribadi tersangka atau melibatkan korporasi.
“Ini juga bagian untuk menelusuri, mendalami, apakah ini pure perbuatan personal, khususnya pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atau kemudian ada unsur-unsur perbuatan korporasi,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Empat di antaranya disebut merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, serta pihak swasta Erwin dan Muhammad Fakhri.
Empat tersangka lainnya adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, dan pihak swasta Rizal Pahlevi.
KPK telah menahan para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026, di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Adrianto dan Rizal disangkakan melanggar ketentuan pidana terkait pemberian suap dalam Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b, atau Pasal 606 ayat (1) KUHP juncto ketentuan penyesuaian pidana.
Sementara Sontang, Erwin, Lampri, Arif, dan Fahd disangkakan melanggar ketentuan penerimaan suap dan gratifikasi dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau Pasal 606 ayat (2) KUHP juncto ketentuan penyesuaian pidana.
TERPOPULER