Alasan Gibran Pilih Mundur dari Wapres, Soroti Putusan MK dan MA

Suara.com - Pemerintah secara resmi mengonfirmasi bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyatakan niatan untuk mengundurkan diri dari kursi jabatannya saat menggelar pertemuan tertutup bersama Presiden Prabowo Subianto.

Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026) pagi tersebut membedah dinamika politik serta persoalan hukum yang belakangan menyasar posisi orang nomor dua di Indonesia itu.

Alasan utama di balik langkah politik Gibran bermula dari responnya terhadap gelombang putusan lembaga peradilan tertinggi serta eskalasi di tingkat parlemen.

Gibran secara langsung mengutarakan keinginannya meletakkan amanah kepemimpinan nasional demi menyikapi putusan hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Juru bicara pemerintah, Prasetyo Hadi, membeberkan isi dialog penting antara Presiden dan Wakil Presiden tersebut di hadapan awak media.

"Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, apakah memang ada pertemuan eh pada pagi hari ini antara Bapak Wakil Presiden dengan Bapak Presiden, dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman eh media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar eh pagi hari tadi eh Bapak Wakil Presiden ada pertemuan eh dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antaranya, di dalam pembicaraan itu memang, Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," ujar Pras.

Pras juga mengungkapkan, bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut Prabowo melakukan penolakan. Namun di dalam diskusi itu, Presiden Prabowo memberikan saran-saran.

Sebelum resmi mengambil langkah pengunduran diri secara final, Gibran mengajukan permohonan khusus kepada Prabowo.

Gibran meminta waktu dan kesempatan untuk menguji serta membuktikan keabsahan seluruh dokumen administrasi yang dipersoalkan publik melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pihak Istana memastikan proses hukum tersebut merupakan hak konstitusional yang dihormati penuh oleh kepala negara.

"Ya, kan itu proses hukum ya. Untuk selanjutnya eh kita tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui peradilan tata usaha negara," kata Pras.

Pras kembali menegaskan terkait posisi Presiden Prabowo atas rencana pengunduran diri Gibran.

"Kan tadi kami menyampaikan sekaligus meluruskan karena beredar informasi yang menurut kami tidak seperti itu kejadiannya. Bahwa tidak benar bahwa Bapak Presiden menolak niatan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden gitu," ujar Pras.

Selain faktor dinamika peradilan MK dan MA, niatan mundur ini mengemuka di tengah bergulirnya manuver politik di Senayan terkait wacana penggunaan hak-hak anggota legislatif.

Pertemuan antara Prabowo dan Gibran ini bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pahlawan 10 November.

Sebelum memaparkan dinamika Wapres, pemerintah sempat mengumumkan pemberian anugerah gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh bangsa yang telah disaring oleh Dewan Gelar dan Tanda Jasa Kehormatan, di antaranya mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Imam Santoso, mantan Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo, dan Jenderal (Purn) Muhammad Jusuf.