Gibran Jadi Wapres Kedua RI yang Mengundurkan Diri Jika Jadi Dilakukan

Suara.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi mencatatkan sejarah baru sebagai Wapres RI kedua yang mengundurkan diri jika niatnya benar-benar terealisasi. 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membeberkan niat tersebut disampaikan langsung oleh Gibran saat menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Presiden. Pembicaraan empat mata antar-pemimpin negara itu berlangsung intens selama dua setengah jam.

Prasetyo menepis kabar bahwa Presiden Prabowo menolak niatan pembantunya tersebut secara mentah-mentah. Menurutnya, kepala negara justru memberikan sejumlah arahan penting serta membebaskan Gibran menempuh jalur hukum.

"Beliau [wapres] menyatakan [ke presiden] niatan untuk mengundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK [Mahkamah Konstitusi] maupun di MA [Mahkamah Agung]," kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Selasa (10/11) di Istana Presiden, Jakarta.

"Namun tidak benar dalam pertemuan itu, kalau bapak presiden kemudian menyampaikan penolakan atas niatan tersebut," tegas Prasetyo.

"Dalam diskusi, bapak presiden memberikan saran-saran, dan Bapak Wapres Gibran dalam pertemuan itu juga memohon diberikan kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di PTUN," tambah Hadi.

Pihak Istana memastikan bakal menghormati penuh upaya Gibran yang ingin membuktikan keabsahan dokumennya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara itu, Gibran sendiri hingga kini masih memilih bungkam dan belum memberikan pernyataan resmi.

Pengamat politik Arya Fernandes menilai skenario pelepasan jabatan oleh orang nomor dua di Indonesia ini sebagai peritiwa yang sangat tidak terduga. Sepanjang sejarah republik, aksi mundur dari kursi wakil presiden baru pernah dilakukan oleh Mohammad Hatta pada 1956.

"Butuh kondisi politik yang besar yang dapat membuat wakil presiden mengundurkan diri. Sejak Indonesia merdeka, pengunduran diri sebagai wakil presiden pernah dilakukan oleh Mohammad Hatta akibat perselisihan politik dengan Soekarno," katanya, dikutip dari BBC.

Saat itu, Bung Hatta memilih meletakkan jabatannya lantaran memiliki perbedaan pandangan politik yang amat tajam dengan Presiden Soekarno. Keputusan Gibran kali ini dinilai bakal menjadi preseden politik besar berikutnya setelah era kemerdekaan.

Arya menyebut keputusan mundur bisa membawa dampak kurang menguntungkan bagi karier politik jangka panjang Gibran maupun eksistensi trah Solo. Langkah radikal ini biasanya hanya diambil apabila terjadi kondisi politik yang sangat luar biasa.

Jika pengunduran diri ini benar terjadi, proses pengisian kursi kosong akan melibatkan sidang di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden nantinya diwajibkan menyodorkan dua nama calon pengganti untuk dipilih oleh para anggota MPR.

Situasi penunjukan calon pengganti diprediksi bakal menempatkan posisi Presiden Prabowo dalam dilema yang cukup rumit. Kepala negara harus berhitung cermat antara memilih figur dari partai koalisi, oposisi, ataupun unsur non-partai.

"Bila kondisi ini terjadi, cukup rumit bagi Presiden mengusulkan nama: apakah akan dari partai koalisi, non-koalisi (PDIP) atau tokoh non-partai untuk menjaga soliditas partai koalisi," kata Arya.