Bersih-bersih di Istana: Dari Wapres Jadi Presiden Pedro Alliana Minta Seluruh Menteri Mundur

Suara.com - Presiden Paraguay Pedro Alliana meminta seluruh menteri dan pejabat tinggi pemerintahan mengajukan pengunduran diri.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi pemerintahan sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan publik di tengah perubahan kepemimpinan negara.

Alliana menginstruksikan Sekretaris Jenderal sekaligus Kepala Kabinet Kepresidenan, Rolando de Barros Barreto, untuk meminta pengunduran diri para menteri, sekretaris, dan pejabat negara yang menduduki posisi kepercayaan.

Meski meminta para pejabat menyerahkan pengunduran diri, Alliana menegaskan aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal.

"Tujuan saya adalah memperkuat koordinasi pemerintahan dan memastikan pengelolaan yang lebih efisien dengan berfokus pada prioritas rakyat Paraguay," kata Alliana melalui platform media sosial X.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Paraguay memasuki fase baru kepemimpinan.

Alliana ingin memastikan seluruh jajaran pemerintahan bekerja lebih terkoordinasi untuk menyelesaikan agenda negara hingga akhir masa jabatan konstitusional pada Agustus 2028.

Seluruh Menteri dan Pejabat Tinggi Diminta Mundur

Permintaan pengunduran diri tersebut tidak hanya berlaku bagi para menteri. Berdasarkan surat edaran yang ditandatangani Rolando de Barros Barreto, kebijakan itu juga mencakup sejumlah pejabat tinggi yang menduduki posisi strategis dalam pemerintahan.

Mereka antara lain sekretaris eksekutif setingkat menteri, pimpinan lembaga otonom dan terdesentralisasi, pejabat lembaga keuangan publik, serta pimpinan perusahaan milik negara.

Seluruh pejabat yang masuk dalam kategori tersebut diminta menyerahkan pengunduran diri sebagai bagian dari penataan koordinasi pemerintahan.

Meski demikian, kebijakan tersebut tidak berarti seluruh pejabat langsung diberhentikan dari jabatannya.

Pemerintah Paraguay menegaskan bahwa permintaan pengunduran diri merupakan langkah administratif untuk memberikan ruang bagi evaluasi terhadap susunan pemerintahan.

Surat edaran tersebut menyebutkan bahwa kebijakan ini bertujuan menyelaraskan tindakan pemerintah secara lebih efektif selama fase baru kepemimpinan Alliana.

Dengan demikian, pemerintah ingin memastikan setiap kementerian dan lembaga negara memiliki koordinasi yang lebih baik dalam menjalankan program prioritas.

Tidak Semua Pejabat Terkena Kebijakan

Pemerintah Paraguay juga menetapkan sejumlah pengecualian dalam kebijakan tersebut.

Pejabat yang masa jabatannya telah ditentukan berdasarkan ketentuan hukum tidak termasuk dalam kelompok yang diminta mengundurkan diri secara langsung.

Pengecualian juga berlaku bagi pejabat yang pengangkatan atau pemberhentiannya membutuhkan persetujuan maupun keterlibatan lembaga negara lain.

Selain itu, pejabat yang hanya dapat diberhentikan berdasarkan alasan tertentu sesuai undang-undang dan aturan lembaga masing-masing tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa permintaan pengunduran diri tidak berlaku tanpa batas. Pemerintah tetap harus menghormati aturan yang mengatur masa jabatan dan mekanisme pemberhentian pejabat negara.

Dalam surat edaran tersebut, Barreto juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak mengharuskan pejabat menghentikan tugas mereka.

Seluruh kementerian dan lembaga tetap diminta menjalankan aktivitas seperti biasa.

Pemerintah juga harus mengambil langkah yang diperlukan agar pelayanan publik tidak terganggu selama proses evaluasi berlangsung.

Pemerintahan Alliana Memasuki Fase Baru

Pedro Alliana dilantik sebagai presiden Paraguay pada 6 November 2026 setelah Santiago Pena dicopot dari jabatannya dan ditangkap terkait skandal keuangan yang melibatkan Ueno Bank.

Perubahan kepemimpinan tersebut menjadi latar belakang penting bagi kebijakan yang diumumkan Alliana.

Skandal keuangan Ueno Bank di Paraguay dilaporkan memicu krisis likuiditas serius. Kondisi tersebut membuat jutaan deposan, termasuk para pensiunan, untuk sementara tidak dapat mengakses dana mereka.

Situasi tersebut menambah tekanan terhadap pemerintahan baru dalam menjaga stabilitas negara dan memastikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

Alliana kini menghadapi tantangan untuk memperkuat koordinasi pemerintahan sekaligus menangani persoalan ekonomi yang menjadi perhatian masyarakat.

Permintaan pengunduran diri para menteri dan pejabat tinggi menjadi salah satu langkah awal yang ditempuh pemerintah untuk menata kembali jajaran birokrasi.

Namun, kebijakan tersebut belum berarti seluruh pejabat di Paraguay akan diganti.

Pemerintah masih harus menjalankan proses sesuai ketentuan hukum dan memastikan lembaga negara tetap berfungsi..

Dengan masa jabatan yang dijadwalkan berlangsung hingga Agustus 2028, Alliana memiliki agenda besar untuk memastikan pemerintahan berjalan lebih efektif..

Perombakan administrasi ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah Paraguay untuk memperkuat koordinasi, memperbaiki pengelolaan negara, dan memusatkan perhatian pada kebutuhan masyarakat.