REGIONAL:
- Badan Komunikasi Pemerintah RI membantah klaim Wakil Presiden Gibran terkait saran Presiden Prabowo membawa masalah ijazah ke PTUN pada 10 November 2026.
- Pemerintah menyatakan jalur PTUN tertutup karena Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan inkrah dan Gibran tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku.
- Bakom RI menyerahkan seluruh proses koordinasi serta kajian prosedur pengunduran diri Gibran kepada Kemenko Hukum, HAM, dan Imigrasi.
Suara.com - Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menepis klaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang mengklaim mendapat saran Presiden Prabowo Subianto untuk 'fight' membuktikan ijazah setara SMA miliknya di PTUN.
Kepala Bakom Syahganda Nainggolan menegaskan, Presiden Prabowo tidak pernah menyarankan Gibran untuk membawa perkara itu ke pengadilan tata usaha negara.
Syahganda menegaskan, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, merupakan rujukan informasi yang paling valid dan akurat mengenai sikap resmi Istana.
Dia mengatakan, dirinya ikut mendampingi serta menyaksikan langsung pembicaraan Presiden prabowo dengan Menko Yusril terkait hal tersebut.
"Pak Yusril itu paling benar. Tidak ada (Prabowo sarankan Gibran ke PTUN). Pak Yusril yang benar, karena dia berdiskusi dengan bapak presiden tadi. Saya ada di situ," kat Syahganda, Selasa (10/11/2026).
Membantah Klaim Wapres Gibran
Klarifikasi dari Bakom RI ini sekaligus menepis pengakuan Gibran sebelumnya. Mantan Wali Kota Solo tersebut sempat melontarkan klaim bahwa Prabowo memberi masukan agar dirinya memperjuangkan persoalan ijazah melalui mekanisme peradilan di PTUN.
Ia mengatakan, Prabowo menyarankan itu saat berbicara dengannya pada Selasa pagi. Dalam pertemuan itu juga, Gibran mengutarakan niatnya untuk mundur dari kursi wapres.
Namun, telaah hukum dari pemerintah menunjukkan opsi ke PTUN telah tertutup rapat. Merujuk keterangan Yusril Ihza Mahendra, ruang gugatan di PTUN secara materiil sudah tidak lagi relevan maupun memiliki kegunaan hukum.
Pasalnya, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah) atas perkara dengan substansi yang serupa.
Berdasarkan legal standing, posisi Gibran tidak memenuhi syarat formal. Karenanya, Yusril memaparkan, Gibran tidak memiliki legitimasi untuk mengajukan upaya banding maupun Peninjauan Kembali (PK) di PTUN lantaran sejak awal tidak terdaftar sebagai pihak tergugat intervensi.
Mekanisme Pengunduran Diri Diserahkan ke Kemenko Hukum
Menanggapi kelanjutan wacana pengunduran diri Gibran dari kursi Wakil Presiden RI, Syahganda memilih tidak berkomentar lebih jauh.
Pihak Bakom RI menyerahkan seluruh proses koordinasi dan kajian prosedural kepada Kemenko Hukum.
"Pak Yusril yang akan mengurus hal itu (prosedur pengunduran diri Gibran)," tegas Syahganda.
TERPOPULER