- Mahkamah Agung resmi menolak permohonan kasasi kasus suap dan TPPU yang diajukan Nurhadi.
- KPK menyatakan bakal segera mengeksekusi vonis lima tahun penjara dan pembayaran uang pengganti.
- Putusan tersebut menguatkan vonis sebelumnya terkait penerimaan gratifikasi ratusan miliar rupiah oleh Nurhadi.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan segera melakukan eksekusi terhadap Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.
Eksekusi itu dilakukan lantaran MA telah menolak kasasi yang diajukan Nurhadi.
"KPK melalui Jaksa Eksekusi akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pelaksanaan pidana badan dan pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
Dia menegaskan bahwa putusan MA ini telah menunjukkan bahwa lembaga antirasuah telah menjalani proses penanganan perkara terhadap Nurhadi sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk itu, Budi juga menyampaikan apresiasi atas putusan MA.

"Putusan ini menegaskan bahwa proses penegakan hukum yang berjalan, telah dilakukan secara taat azas, termasuk pemenuhan aspek formil dan materiilnya," ujar Budi.
"KPK menyampaikan apresiasi atas putusan Mahkamah Agung yang telah menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh saudara Nurhadi," Budi menambahkan.
Sebelumnya, MA menolak kasasi yang diajukan Nurhadi dalam kasus gratifikasi dan suap pada pengurusan perkara serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Dengan begitu, putusan MA ini menguatkan vonis pidana 5 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tingkat banding dan Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tingkat pertama.
Nurhadi divonis 5 tahun penjara dan denda sejumlah Rp 500 juta subsider 140 hari pidana penjara pengganti. Hakim juga menghukumnya untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 137,1 miliar subsider 3 tahun pidana penjara pengganti.
Dia disebut menerima gratifikasi sebesar Rp 137,1 miliar itu dilakukan sejak Juli 2013 hingga 2019 saat Nurhadi masih menjabat Sekretaris MA maupun setelah menjabat.