Hercules Dicecar 14 Pertanyaan Oleh KPK Soal Uang Rp800 Juta dari Summarecon

Suara.com - Ketua Umum Grib Jaya Rosario de Marcal alias Hercules mendapatkan 14 pertanyaan dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemeriksaan hari ini, Rabu (11/11/2026).

Hercules diketahui diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Penasihat Hukum Hercules, Agustinus Nahak menjelaskan bahwa Hercules memerintah tim hukum Grib Jaya untuk menyerahkan uang Rp800 juta kepada KPK secara suka rela.

“Terus terang saja, pertanyaan penyidik itu Maung sangat gemilang menjelaskan terkait dengan 14 pertanyaan tersebut,” kata Agustinus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selata, Rabu (11/11/2026).

Dia menjelaskan bahwa uang Rp800 juta yang diserahkan kepada KPK sebenarnya merupakan pemberian PT Summarecon kepada Hercules.

Menurut Agustinus, uang itu diberikan untuk memfasilitasi biaya transportasi Hercules ke luar negeri sekaligus untuk meminta bantuan guna memfasilitasi perdamaian antara Summarecon dan pihak ahli waris.

“Legalnya Summarecon menyatakan bahwa uang Rp800 juta itu untuk pemblokiran dan juga penyelesaian masalah, itu adalah hoaks atau sesuatu yang tidak benar,” ujar Agustinus.

“Maung waktu itu mau ke Timor Leste dengan juga meminta bantuan untuk difasilitasi baik itu di hukum Grib, ahli waris, dan tim hukum Summarecon supaya bisa ada penyelesaian, dalam artian ada syarat-syarat ya, haknya ahli waris juga harus diberikan,” tandas dia.

Sekadar informasi, Hercules melalui pengacaranya sempat mengembalikan uang senilai Rp800 juta kepada KPK.

Uang itu diduga diterima Hercules dari PT Summarecon terkait pengelolaan lahan di wilayah Bogor, Jawa Barat serta permintaan Summarecon untuk membuka blokir dan pengurusan HGB.

Dalam perkara ini, empat dari delapan tersangka dalam kasus ini merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Adapun orang kepercayaan Nusron tersebut ialah Mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto (ARF); Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq (FEZ); serta pihak swasta Erwin dan Muhammad Fakhri.

Adapun empat tersangka lainnya ialah Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri; Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung; Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi; dan pihak swasta bernama Rizal Pahlevi.

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 15 September-4 Oktober 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Adrianto dan Pahlevi diduga melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal VII angka 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana atau Pasal 606 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal VII angka 49 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 20 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Kemudian, Sontang, Erwin, Lampri, Arif, dan Fahd diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau pasal 606 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal VII angka 49 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 20 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.