-
Masyarakat sipil, tokoh adat Baduy, dan pemda menolak pemindahan badak jawa ke Alas Purwo.
-
Pemerintah mengkhawatirkan ancaman tsunami Gunung Anak Krakatau dan mulai mencari pendanaan donor internasional.
-
Kementerian Kehutanan menegaskan rencana translokasi satwa langka ini masih sebatas gagasan tanpa jadwal.
Suara.com - Koalisi masyarakat sipil, tokoh adat Baduy, serta pemerintah daerah menentang keras rencana pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon menuju Taman Nasional Alas Purwo. Penolakan muncul karena pemerintah pusat belum membuka ruang komunikasi dengan warga lokal serta mengabaikan risiko kematian akibat kegagalan adaptasi.
Koordinator Presidium Koalisi Masyarakat Sipil Banten Uday Suhada mengungkap ketertutupan pemerintah dalam menggulirkan gagasan relokasi satwa langka pada tahun ini. Situasi tersebut sangat kontras dengan tahun 2018 saat otoritas taman nasional masih aktif berdialog dengan masyarakat sekitar.
"Ketika wacana itu muncul tahun 2018, kami ada komunikasi dengan Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Tapi kali ini belum ada komunikasi sama sekali," ujar Uday, dikutip dari CNA.

Masyarakat adat Baduy yang menyebut satwa langka tersebut sebagai "si Eneng" memprediksi perbedaan iklim di Jawa Timur bakal membunuh populasi yang hanya tersisa puluhan ekor. Pemerintah Kabupaten Pandeglang bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) turut mendesak pelaksanaan kajian ilmiah menyeluruh sebelum otoritas mengambil keputusan final.
Catatan sejarah tahun 1991 membuktikan rencana pembiakan di Pulau Panaitan dan Gunung Honje pernah memicu peringatan serius dari WALHI. Lembaga lingkungan tersebut menyoroti potensi angka kematian hingga 60 persen selama proses penangkapan, pemindahan, dan pemeliharaan meski angka historis itu bukan kalkulasi khusus untuk Alas Purwo.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mendorong gagasan translokasi demi menyelamatkan populasi tunggal badak jawa dari ancaman kepunahan akibat bencana alam. Seluruh populasi satwa tersebut kini terkonsentrasi di kawasan Ujung Kulon yang berdekatan langsung dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.
"Karena ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau, pusat itu terancam. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, kan, bisa tsunami. Kalau ada tsunami, badak Jawa kita bisa punah. Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak Jawa ke Alas Purwo," kata Hashim dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026), lalu.
Pemerintah meyakini pembentukan habitat kedua mampu mencegah kepunahan massal sekaligus menekan kerentanan satwa terhadap wabah penyakit dan gangguan lingkungan. Meski demikian, Kementerian Kehutanan menegaskan rencana relokasi ini masih berstatus gagasan awal tanpa jadwal eksekusi yang pasti.
Di luar ancaman bencana geologis, populasi badak jawa juga menghadapi tekanan perburuan liar yang mengkhawatirkan. Laporan Auriga Nusantara pada 2023 mencatat 15 individu menghilang dari pantauan selama tiga tahun akibat dugaan perburuan berdasarkan temuan jerat serta rekaman kamera pemantau.
Untuk merealisasikan habitat alternatif di Alas Purwo, pemerintah mulai menjajaki skema pendanaan internasional melalui Tropical Forest Forever Facility (TFFF). Hashim menawarkan peluang investasi konservasi tersebut kepada sejumlah lembaga donor global selama gelaran forum COP31 berlangsung.
"Nanti mungkin ada lembaga internasional, donatur-donatur dan sebagainya nanti ingin membiayai. Kan, perlu dana. Kalau mereka tertarik, ada sebagian tertarik untuk membiayai pendirian suatu tempat baru di Alas Purwo," ujarnya.