- MPR RI menggelar rapat di Senayan untuk membahas usulan penundaan Sidang Paripurna pemilihan Wapres.
- Sejumlah fraksi mengusulkan jadwal sidang diundur dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026 karena berbenturan dengan agenda kedewanan.
- MPR membentuk tim verifikasi dan tim ad hoc guna memeriksa persyaratan administratif serta kesehatan calon Wakil Presiden baru.
Suara.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) dilanjutkan Rapat Gabungan (Ragab) kembali pada hari ini, Senin (16/11/2026).
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah usulan perubahan jadwal Sidang Paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden RI baru usai Gibran Rakabuming Raka mundur.
Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa terdapat usulan dari sejumlah fraksi untuk memundurkan jadwal Sidang Paripurna dari semula Rabu Pon, 2 Desember, menjadi Rabu Kliwon pada minggu berikutnya, yakni tanggal 9 Desember.
"Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi untuk apa namanya merubah hari sidang Paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
![Sufmi Dasco Ahmad, Ahamad Muzani, dan Sugiono tiga kader partai Gerinda yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat pengganti Wakil Presiden Gibran. [Suara.com]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/11/16/77479-sufmi-dasco-ahmad-ahamad-muzani-dan-sugiono.jpg)
Menurutnya, penundaan tersebut diajukan karena jadwal semula berbenturan dengan agenda kedewanan di DPR maupun DPD, seperti rapat komisi dan kegiatan kunjungan kerja.
Selain jadwal sidang, rapat gabungan ini juga menyoroti krusialnya persiapan waktu verifikasi yang hanya berdurasi 14 hari.
Habiburokhman, yang ditunjuk partainya sebagai anggota tim verifikasi, mengusulkan agar proses persiapan dan koordinasi lintas lembaga sudah dimulai sejak dini untuk menghindari potensi kegaduhan teknis.
Ia menyoroti tiga hal krusial yang memerlukan koordinasi awal, dimulai dari keabsahan dokumen ijazah.
"Ijazah ini kan kalau kita berkaca dari praktik kemarin yang bisa menimbulkan kegaduhan, harus ada perbedaan dengan mekanisme yang sebelumnya berlaku," tegasnya.
Ia mendorong koordinasi langsung dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk tingkat SMA, guna memastikan kesiapan verifikasi dokumen sejak jauh-jauh hari.
Poin kedua berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan bebas narkoba. Habiburokhman mengusulkan agar rumah sakit yang sebelumnya ditunjuk oleh KPU dapat segera membuka akses persiapan bagi para calon.
"Jadi tidak harus selama 14 hari itu, kan pemeriksaan kesehatan juga kan panjang," imbuhnya.
Poin ketiga menyangkut pengurusan dokumen pengadilan yang mencakup surat keterangan tidak pailit serta surat keterangan tidak pernah dipenjara lima tahun atau lebih.
Berdasarkan pengalaman pribadinya mengurus dokumen administrasi Prabowo Subianto, pengurusan surat-surat tersebut membutuhkan waktu beberapa hari dan tidak bisa dianggap remeh.
"Jangan sampai persoalan-persoalan teknis, ya, bisa menghambat proses kenegaraan kita, ya," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengumumkan empat keputusan strategis hasil rapat gabungan MPR terkait tindak lanjut pengunduran diri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Rapat yang digelar pada Jumat (13/11/2026) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta ini dihadiri oleh pimpinan MPR, seluruh fraksi, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Muzani mengatakan, agenda utama rapat ini merupakan respons konstitusional setelah pihak MPR menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11/2026).
"Rapat gabungan hari ini memutuskan 4 hal penting," ujar Ahmad Muzani dalam keterangannya usai rapat gabungan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Keputusan pertama menetapkan jadwal sidang paripurna untuk mengisi kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut.
"Pertama, pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember di Gedung Senayan ini, 2026 di Gedung Senayan ini," kata Muzani.
Keputusan kedua berkaitan dengan mekanisme pengusulan nama pengganti dari pihak eksekutif. Pimpinan MPR akan bersurat kepada kepala negara untuk meminta usulan kandidat.
"Yang kedua, rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi, tim verifikasi MPR," jelasnya.
Untuk memastikan kelayakan kandidat yang diusulkan Presiden, MPR menyepakati pembentukan dua tim khusus pada poin keputusan ketiga dan keempat, yakni tim verifikasi dan tim ad hoc.
"Yang ketiga, rapat gabungan telah memutuskan jumlah tim verifikasi ada 36 yang akan diketuai oleh seorang di antaranya dari pimpinan MPR. Tim verifikasi ini tugasnya adalah verifikasi semua persyaratan calon Wakil Presiden," ungkapnya.
Sementara itu, tim ad hoc dibentuk dengan komposisi yang melibatkan perwakilan seluruh fraksi dan kelompok DPD, serta dipimpin oleh tiga unsur pimpinan MPR.