- Bareskrim Polri mengembangkan kasus penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi di Sulawesi Selatan menjadi tindak pidana pencucian uang.
- Penyidik menetapkan tujuh tersangka setelah memeriksa puluhan saksi terkait pemindahan ilegal solar menggunakan kapal di Makassar.
- Praktik ilegal sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026 tersebut berpotensi merugikan negara sebesar Rp67,9 miliar.
Suara.com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri tengah mengembangkan kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi di Sulawesi Selatan (Sulsel) ke tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Dirtipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Suhasto mengatakan, pengembangan perkara dilakukan berdasarkan laporan tipe A dari Ditreskrimsus Polda Sulsel terkait dugaan TPPU yang diterbitkan pada 20 Oktober 2026.
“Dalam proses penyidikan tindak pidana asal, penyidik telah memeriksa 43 orang saksi dan satu orang ahli dari BPH Migas, serta menetapkan tujuh orang tersangka,” kata Suhasto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dalam penyidikan tindak pidana asal, terungkap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis bio solar melalui rangkaian kegiatan pengangkutan dan pemindahan menggunakan kapal SPOB Sannia dan SPOB Sukses Rahayu 999.
Setelah BBM bersubsidi diangkut ke dalam kapal, pelaku diduga melakukan pemindahan dengan metode ship to ship atau dari kapal ke kapal. Transaksi tersebut dilakukan dengan memindahkan BBM ke kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar.
Berdasarkan hasil penyidikan, transaksi pemindahan BBM bersubsidi itu dilakukan beberapa kali sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026.
“Total volume pemindahan BBM bersubsidi ini yang tercatat sekitar 3.532 KL,” ujarnya.
Suhasto mengatakan, perkara tersebut kemudian dikembangkan ke dugaan TPPU karena berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp67,9 miliar.
Dalam penyidikan TPPU, Bareskrim turut melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran uang dan aset yang diduga berkaitan dengan hasil kejahatan.
“Dengan fokus penyidikan tidak hanya pada tindak pidana asal, tetapi juga menelusuri aliran dana pihak-pihak yang menerima atau menikmati hasil kejahatan, serta aset yang berasal dari tindak pidana tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zeinardi mengungkapkan, dugaan penyalahgunaan BBM bio solar bersubsidi bermula dari praktik bisnis perusahaan pembeli yang tidak sesuai ketentuan.
Menurut Taufik, perusahaan tersebut diduga mengangkut BBM dalam jumlah lebih besar dari yang tercantum dalam transaksi pembelian.
“Dalam praktiknya, perusahaan ini mengangkut tambahan BBM tersebut yang seharusnya misalkan, dia membeli di perusahaan itu tuh 30 kiloliter. Tetapi pada nyatanya, praktiknya, dia mengirimkan BBM ini ke tempat tujuan itu tidak sejumlah itu. Ada peningkatan jumlah BBM yang dikeluarkan,” ungkapnya.
Selain itu, kapal yang digunakan untuk mengangkut BBM diduga tidak sesuai dengan tujuan pengiriman yang tercantum dalam dokumen.
Taufik menyebut, berdasarkan data penyidikan, terdapat 3.652 kiloliter BBM yang dikirim dalam lima kali pengiriman setiap bulan.
Modus lainnya diduga dilakukan dengan mengubah dokumen asal dan dokumen pengiriman sehingga distribusi BBM seolah-olah berlangsung secara resmi.
“Jadi modusnya dia merubah dokumen asal dengan dokumen pengiriman itu yang berbeda, seperti itu. Yang seolah-olah bahwa pengiriman ke daerah tujuan itu seolah-olah resmi, padahal tidak, seperti itu,” ungkapnya.