Di Balik Kasus Penyadapan Presiden, Mengintai Ancaman Perluasan Kekuasaan Aparat

Vania Rossa, Hiskia Andika Weadcaksana

Senin, 16 November 2026 | 17:49 WIB
Di Balik Kasus Penyadapan Presiden, Mengintai Ancaman Perluasan Kekuasaan Aparat
Pakar politik UGM, Mada Sukmajati. (dok. ist)
baca 10 detik
  • Dosen UGM Mada Sukmajati menyoroti dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
  • Penguasaan teknologi penyadapan yang meluas tanpa pengawasan berisiko memicu konflik antar-lembaga negara seperti Polri dan TNI.
  • Teknologi penyadapan tanpa kontrol ketat berpotensi mengarah pada totalitarianisme serta merusak kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Suara.com - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya membuka persoalan lebih luas mengenai penguasaan teknologi penyadapan oleh aparat negara.

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati, mengingatkan bahaya jika kepemilikan dan penguasaan alat penyadapan semakin meluas di berbagai lembaga negara tanpa pengawasan yang memadai.

Menurut Mada, penyadapan bukanlah praktik baru. Namun, perkembangan teknologi membuat kemampuan memantau komunikasi semakin canggih sehingga perlu ada kontrol yang jelas terhadap penggunaannya.

"Sadap ini kan bukan barang baru, sebagai sebuah instrumen politik atau sadapisme kira-kira, ini sudah berlangsung sejak lama, yang berikutnya itu adalah sadapisme ke depan ya, penguasaan teknologi sadap ini kemudian akan dikontrol sejauh mana?" kata Mada, dikutip Senin (16/11/2026).

Mada menilai persoalan penyadapan tidak semestinya hanya dilihat dari dugaan pelanggaran yang sedang mencuat. Perkembangan teknologi dan perluasan kewenangan penyadapan juga perlu menjadi perhatian, terutama jika semakin banyak institusi memiliki kemampuan untuk memantau komunikasi pihak lain.

Ia turut menyoroti kemungkinan TNI mengembangkan kemampuan penyadapan yang tidak kalah canggih dari milik Polri. Jika tidak disertai batas kewenangan dan mekanisme pengawasan yang tegas, kondisi tersebut berisiko memperbesar konflik antar-lembaga negara.

"Ini kaitannya nanti juga dengan reformasi di lembaga kepolisian. Ini nanti juga kaitannya perluasan kekuasaan oleh TNI, karena jangan-jangan TNI nanti juga minta alat sadap yang mungkin tidak kalah canggihnya dengan yang dimiliki Polri. Sehingga itu bisa semakin membahayakan karena konflik sudah meluas menjadi antar lembaga," ungkapnya.

Menurut Mada, penguasaan teknologi penyadapan tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa kontrol. Sebab, alat tersebut bukan hanya dapat digunakan sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga berpotensi menjadi sarana untuk memantau dan mengendalikan pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan kekuasaan.

"Ini alat untuk mengontrol, alat untuk menyandra, alat untuk mendriven perilaku, terutama mereka yang dianggap berseberangan dengan negara atau dengan kekuasaan yang ada," tandasnya.

baca juga

Ia mengingatkan, perluasan kontrol melalui institusi negara berpotensi mengarah pada totalitarianisme. Berbeda dengan otoritarianisme yang berpusat pada penguasa, dalam totalitarianisme kontrol kekuasaan dapat melembaga melalui institusi negara.

"Sehingga kalau ini tidak dibenahi sebenarnya disadari atau tidak kita itu sedang menuju kesempurnaan totaliterianisme. Itu jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan sekadar otoritarianisme," ujarnya.

Mada menilai situasi tersebut dapat merusak kepercayaan, baik dalam hubungan warga negara dengan pemerintah maupun hubungan antar-lembaga dan kelompok masyarakat.

Ketika teknologi penyadapan digunakan sebagai alat untuk menekan pihak lain, rasa aman masyarakat dan kepercayaan terhadap institusi negara turut terancam.

"Dan ini nanti menimbulkan tidak sekadar ketidakpercayaan dan ketidakamanan dalam konteks relasi warga negara dengan negara, tapi juga antar lembaga negara dan antar kelompok-kelompok masyarakat," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Terkait Kasus Penyadapan Eks Kapolri, Jenderal Suyudi Minta Jajaran Tak Ragu Ungkap Pelanggaran

Terkait Kasus Penyadapan Eks Kapolri, Jenderal Suyudi Minta Jajaran Tak Ragu Ungkap Pelanggaran

News | Senin, 16 November 2026 | 17:14 WIB

Cegah Presiden Disadap Lagi, Baintelkam Polri Sodorkan 6 Poin Penting di RUU Penyadapan

Cegah Presiden Disadap Lagi, Baintelkam Polri Sodorkan 6 Poin Penting di RUU Penyadapan

News | Senin, 16 November 2026 | 16:13 WIB

Cegah Sadap Liar, Kabaintelkam Usul 6 Aturan di RUU Penyadapan hingga Sanksi Pecat

Cegah Sadap Liar, Kabaintelkam Usul 6 Aturan di RUU Penyadapan hingga Sanksi Pecat

News | Senin, 16 November 2026 | 15:55 WIB

Terkini

Di Balik Kasus Penyadapan Presiden, Mengintai Ancaman Perluasan Kekuasaan Aparat

Di Balik Kasus Penyadapan Presiden, Mengintai Ancaman Perluasan Kekuasaan Aparat

News | Senin, 16 November 2026 | 17:49 WIB

314 Umpan Sukses dan 24 Intersep, Alta Ballah Buka Suara soal Taktik Jenius John Herdman

314 Umpan Sukses dan 24 Intersep, Alta Ballah Buka Suara soal Taktik Jenius John Herdman

Bola | Senin, 16 November 2026 | 17:49 WIB

Macam di Film-film, Polisi Gagalkan Penyelundupan 56 Kg Sabu Asal Malaysia di Sumut

Macam di Film-film, Polisi Gagalkan Penyelundupan 56 Kg Sabu Asal Malaysia di Sumut

Sumut | Senin, 16 November 2026 | 17:47 WIB

Cara Mengatasi HP Android Cepat Panas: Ini Sebab-sebabnya

Cara Mengatasi HP Android Cepat Panas: Ini Sebab-sebabnya

Tekno | Senin, 16 November 2026 | 17:41 WIB

Gaji Cuma Rp 150 Ribu, Kapolri Suyudi Kenang Masa Muda di Brimob: Beli Kaos Pun Harus Utang

Gaji Cuma Rp 150 Ribu, Kapolri Suyudi Kenang Masa Muda di Brimob: Beli Kaos Pun Harus Utang

News | Senin, 16 November 2026 | 17:40 WIB

Regulator Korupsi, Korporasi Sibuk Eksploitasi, Rakyat Kerja Setengah Mati

Regulator Korupsi, Korporasi Sibuk Eksploitasi, Rakyat Kerja Setengah Mati

Your Say | Senin, 16 November 2026 | 17:40 WIB

Setuju Usulan Prabowo, MPR Geser Jadwal Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Jadi...

Setuju Usulan Prabowo, MPR Geser Jadwal Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Jadi...

News | Senin, 16 November 2026 | 17:39 WIB

Sering Kalah Saing dengan Usaha Besar? Wakil Ketua DPRD Jateng Bongkar Solusi untuk UMKM Wisata

Sering Kalah Saing dengan Usaha Besar? Wakil Ketua DPRD Jateng Bongkar Solusi untuk UMKM Wisata

Jawa Tengah | Senin, 16 November 2026 | 17:37 WIB

Persyaratan Akta Perkawinan

Persyaratan Akta Perkawinan

Lifestyle | Senin, 16 November 2026 | 17:37 WIB

Bukan Cuma Tegas, Alta Ballah Ungkap Sisi Lain John Herdman yang Jarang Diketahui

Bukan Cuma Tegas, Alta Ballah Ungkap Sisi Lain John Herdman yang Jarang Diketahui

Bola | Senin, 16 November 2026 | 17:35 WIB

×