- Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad siap diperiksa BPKP, BPK, dan inspektorat terkait proyek perusahaannya di kementerian.
- ICW mengungkap PT Rans Animasi Indonesia menerima kontrak pengadaan senilai Rp14,69 miliar pada periode 2024 hingga 2026.
- Raffi menyampaikan permohonan maaf terbuka dan mengakui isu tersebut memicu perdebatan terkait potensi benturan kepentingan pejabat publik.
Suara.com - Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, akhirnya buka suara menyikapi sorotan publik atas keterlibatan perusahaannya dalam proyek pengadaan di lingkungan kementerian.
Figur publik yang kini menjadi pejabat negara tersebut menyatakan kesiapannya untuk menjalani pemeriksaan resmi oleh aparat pengawas internal maupun eksternal pemerintah.
Langkah ini diambil Raffi menyusul rilis temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang membeberkan adanya alokasi anggaran jasa publikasi dan influencer pada dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia.
Nilai pengadaan tersebut mencapai angka fantastis, yakni Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar dalam kurun waktu 2024 hingga 2026.
Menanggapi polemik yang memicu perdebatan terkait potensi benturan kepentingan, Raffi menegaskan sikap kooperatifnya.
Ia membuka pintu lebar-lebar bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga aparat pengawasan intern pemerintah di kementerian terkait guna menelusuri seluruh tata kelola proyek tersebut.
"Kami tetap terbuka untuk pemeriksaan oleh inspektorat, BPKP, ataupun BPK sesuai kewenangan masing-masing. Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan, ujar Raffi Ahmad dalam unggahan video melalui akun Instagramnya yang dilihat Senin (16/11/2026).
Polemik ini bermula ketika publik menyoroti transparansi pengadaan belanja pemerintah yang melibatkan entitas bisnis pejabat publik.
Dalam penjelasannya, pesohor yang kini menduduki posisi strategis di lingkaran Istana Kepresidenan itu memetakan linimasa dari dua kontrak kementerian yang dipersoalkan.
Raffi memaparkan bahwa kerja sama PT Rans Animasi Indonesia dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diteken pada 2024 sebelum dirinya resmi dilantik sebagai utusan khusus presiden.
Namun, ia tidak menampik bahwa kontrak pengadaan dengan instansi lain, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, berlangsung ketika dirinya sudah memegang mandat sebagai pejabat negara.
Menyadari posisi ganda antara pengusaha industri kreatif dan pejabat publik sangat sensitif terhadap isu integritas, Raffi memilih untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada publik atas kegaduhan yang terjadi.
"Dalam video ini, tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf," ucap dia.
Raffi membeberkan bahwa sebelum dilantik ke dalam pemerintahan, ia sempat berinisiatif meminta pertimbangan hukum kepada otoritas antikorupsi.
Konsultasi tersebut dilakukan guna membedah batasan hukum bagi seorang pekerja seni yang mengelola unit bisnis komersial ketika masuk ke ranah pemerintahan.
Dari hasil konsultasi tersebut, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku, ungkap dia.
Kendati mengeklaim telah mengantongi pandangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dari sisi regulasi normatif, Raffi mengakui bahwa urusan jabatan publik melampaui sekadar legalitas formal di atas kertas.
Terdapat aspek etika birokrasi, kepatutan moral, serta akuntabilitas kepada pembayar pajak yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Sikap kritis yang dilayangkan kelompok masyarakat sipil seperti ICW dipandangnya sebagai pengingat penting dalam menjaga batas-batas etika kekuasaan.
"Saya memahami bahwa kepercayaan publik tidak cukup dijaga melalui kata-kata atau permintaan maaf, karena kepercayaan itu harus dijaga melalui keputusan, tindakan, dan juga konsistensi," ujar Raffi menegaskan.
Berdasarkan laporan ICW, anggaran pengadaan jasa publikasi yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia tersebut menyedot perhatian luas karena terjadi di tengah dorongan publik terhadap efisiensi pos anggaran belanja kementerian dan lembaga negara.
ICW mencatat keterlibatan entitas bisnis milik pejabat publik dalam tender jasa komunikasi pemerintah berpotensi memicu kerentanan etis serta konflik kepentingan struktural apabila tidak diawasi secara ketat dan transparan.