Mendagri Apresiasi Inisiatif Pembentukan RUU Adminduk, Perkuat Layanan Publik dan Pelindungan Data

Fabiola Febrinastri, RR Ukirsari Manggalani

Senin, 16 November 2026 | 18:02 WIB
Mendagri Apresiasi Inisiatif Pembentukan RUU Adminduk, Perkuat Layanan Publik dan Pelindungan Data
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat menghadiri Rapat Kerja Tingkat I bersama Komisi II DPR RI membahas Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026). (Dok. Kemendagri)

Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, atas nama pemerintah, mengapresiasi Pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI atas inisiatif pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Menurutnya, upaya tersebut penting untuk menyelaraskan pandangan, memperjelas arah pengaturan, dan memastikan norma yang dirumuskan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Penyusunan RUU ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperbarui kerangka hukum administrasi kependudukan secara menyeluruh,” ujar Mendagri pada Rapat Kerja Tingkat I Bersama Komisi II DPR RI dalam rangka Pembahasan RUU tentang Administrasi Kependudukan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Ia mengatakan, sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto telah menugaskan Mendagri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Luar Negeri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Ia juga menggarisbawahi bahwa pembaruan regulasi diperlukan untuk menyesuaikan penyelenggaraan adminduk dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan integrasi data lintas sektor, dinamika mobilitas penduduk, serta tuntutan pelindungan data pribadi.

Mendagri menambahkan, pemerintah mendorong penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal atau Single Identity Number. Melalui penguatan tersebut, penggunaan identitas dalam berbagai layanan publik diharapkan semakin terintegrasi sehingga masyarakat tidak terus-menerus dibebani proses identifikasi berulang dengan nomor identitas yang berbeda-beda.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, integrasi dan interoperabilitas sistem informasi antarlembaga perlu diperkuat. Namun, Mendagri menegaskan bahwa integrasi data bukan berarti seluruh data sektoral harus digabungkan ke dalam satu basis data tanpa batas. Setiap kementerian dan lembaga tetap bertanggung jawab atas data sektoral yang dikelolanya sesuai kewenangan masing-masing.

“Interoperabilitas tidak cukup hanya dimaknai sebagai keterhubungan teknis antarsistem. Interoperabilitas harus didukung oleh mekanisme, prosedur, standar data, tata kelola akses, keamanan informasi, serta pembatasan tujuan pemanfaatan,” sambung Mendagri.

Dalam rapat itu, Mendagri juga menyampaikan usulan pemerintah agar akses pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna dibatasi untuk kepentingan verifikasi dan validasi data. Lembaga pengguna juga wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta dilarang menyimpan data kependudukan yang telah diakses maupun memberikan atau memperjualbelikannya kepada pihak lain.

Selain itu, ia juga mendorong penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan. IKD tidak hanya dipandang sebagai aplikasi pada perangkat elektronik, tetapi merupakan sistem informasi yang merepresentasikan KTP elektronik (KTP-el) dan dokumen kependudukan lainnya.

“Pemerintah berpandangan bahwa kejelasan pembagian kewenangan merupakan prasyarat bagi efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan. Penyesuaian tersebut diperlukan agar tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota tidak menimbulkan tumpang tindih,” lanjut Mendagri.

baca juga

Meski demikian, digitalisasi pelayanan harus tetap memperhatikan kondisi masyarakat yang beragam. Pemerintah perlu memastikan penduduk yang belum memiliki perangkat elektronik, akses jaringan, maupun kemampuan digital tetap dapat memperoleh pelayanan adminduk melalui mekanisme yang tersedia.

Di sisi lain, pemerintah turut memberikan perhatian terhadap pelayanan adminduk dalam situasi darurat dan bencana, termasuk mekanisme penerbitan dokumen pengganti identitas bagi pengungsi dan korban bencana.

“Ini kami sudah merasakan betul pada saat bencana Sumatera, di tiga provinsi, 53 kabupaten, juga ada bencana di Flores, banyak sekali dokumen-dokumen yang terbawa hanyut, banjir, dan lain-lain, tapi kami mengirim tim [Ditjen] Dukcapil karena semua datanya ada di server, di Kemendagri. Jadi hanya dalam satu minggu juga bisa diselesaikan,” tandasnya.

Turut hadir pada rapat tersebut Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda beserta jajaran pimpinan lainnya, Wakil Ketua II Komite I DPD RI Bahar Buasan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, serta pihak terkait lainnya. ***

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jelang IGA 2026, Kemendagri Dorong Pemda Jadikan Inovasi Sebagai Budaya Kerja

Jelang IGA 2026, Kemendagri Dorong Pemda Jadikan Inovasi Sebagai Budaya Kerja

News | Selasa, 03 November 2026 | 12:59 WIB

Kemendagri Koordinasikan Pemulihan Pascabencana Sumatera, Infrastruktur dan UMKM Jadi Prioritas

Kemendagri Koordinasikan Pemulihan Pascabencana Sumatera, Infrastruktur dan UMKM Jadi Prioritas

News | Rabu, 28 Oktober 2026 | 17:19 WIB

Kemendagri Terbitkan SE untuk Perkuat Pengawasan Program MBG

Kemendagri Terbitkan SE untuk Perkuat Pengawasan Program MBG

News | Rabu, 28 Oktober 2026 | 16:58 WIB

Kemendagri Paraf DIM RUU Adminduk, 1.027 DIM Jadi Dasar Penyempurnaan

Kemendagri Paraf DIM RUU Adminduk, 1.027 DIM Jadi Dasar Penyempurnaan

News | Selasa, 27 Oktober 2026 | 15:46 WIB

Kemendagri Dorong Percepatan Pemulihan Sumatera, Dukungan untuk Daerah Capai Rp12,3 Triliun

Kemendagri Dorong Percepatan Pemulihan Sumatera, Dukungan untuk Daerah Capai Rp12,3 Triliun

News | Rabu, 21 Oktober 2026 | 14:44 WIB

Komnas Perempuan Desak Kemendagri Tegur Bupati Tasikmalaya Soal Jalsah Salanah Ahmadiyah

Komnas Perempuan Desak Kemendagri Tegur Bupati Tasikmalaya Soal Jalsah Salanah Ahmadiyah

News | Minggu, 18 Oktober 2026 | 10:10 WIB

Terkini

Raffi Ahmad Susul Gibran? Akui Jabatan Cuma Sementara, Serahkan Nasib kepada Prabowo

Raffi Ahmad Susul Gibran? Akui Jabatan Cuma Sementara, Serahkan Nasib kepada Prabowo

Entertainment | Senin, 16 November 2026 | 18:02 WIB

KDM Angkat Bicara soal Isu Cawapres Pengganti Gibran

KDM Angkat Bicara soal Isu Cawapres Pengganti Gibran

Video | Senin, 16 November 2026 | 18:00 WIB

Mendagri Dorong Registrasi Digital Perlinsos agar Bansos Tepat Sasaran

Mendagri Dorong Registrasi Digital Perlinsos agar Bansos Tepat Sasaran

News | Senin, 16 November 2026 | 17:59 WIB

UMKM Kini Bisa Cek Kesehatan Keuangan Usaha Lewat Platform Digital Gratis

UMKM Kini Bisa Cek Kesehatan Keuangan Usaha Lewat Platform Digital Gratis

Tekno | Senin, 16 November 2026 | 17:58 WIB

MPR Tegaskan 2 Kandidat Wapres Baru Usulan Prabowo Harus Penuhi 22 Syarat

MPR Tegaskan 2 Kandidat Wapres Baru Usulan Prabowo Harus Penuhi 22 Syarat

News | Senin, 16 November 2026 | 17:56 WIB

Anggota Satreskrim Polres Blitar Dikeroyok saat Pulang ke Tulungagung, Kepala Terluka

Anggota Satreskrim Polres Blitar Dikeroyok saat Pulang ke Tulungagung, Kepala Terluka

Jatim | Senin, 16 November 2026 | 17:55 WIB

Gerindra Sulbar Minta Dasco Dampingi Prabowo Usai Gibran Mundur, Ini Alasannya

Gerindra Sulbar Minta Dasco Dampingi Prabowo Usai Gibran Mundur, Ini Alasannya

News | Senin, 16 November 2026 | 17:53 WIB

Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 17:52 WIB

Kebakaran Dekat Tugu Tani Lalap Dua Bangunan, Penyebab Masih Diselidiki

Kebakaran Dekat Tugu Tani Lalap Dua Bangunan, Penyebab Masih Diselidiki

News | Senin, 16 November 2026 | 17:50 WIB

Di Balik Kasus Penyadapan Presiden, Mengintai Ancaman Perluasan Kekuasaan Aparat

Di Balik Kasus Penyadapan Presiden, Mengintai Ancaman Perluasan Kekuasaan Aparat

News | Senin, 16 November 2026 | 17:49 WIB

×