- Komisi Pemberantasan Korupsi menahan tersangka Bagus Wahyudyono di Jakarta pada Senin, 16 November 2026.
- Penahanan tersebut dilakukan atas kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat di Jawa Timur.
- Tindak pidana korupsi dana hibah tahun anggaran 2019–2022 tersebut merugikan keuangan negara dan melibatkan banyak tersangka.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bagus Wahyudyono (BGS), staf Sekretariat DPRD Jawa Timur sekaligus pihak swasta, pada Senin (16/11/2026). Bagus merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.
Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menjelaskan, staf Sekretariat DPRD Jawa Timur sebelumnya melakukan rekapitulasi besaran alokasi dana hibah untuk masing-masing anggota DPRD. Mereka juga menghimpun usulan dari setiap anggota dewan.
Dalam pembagian tersebut, anggota DPR RI Anwar Sadad (AS) diduga memperoleh jatah dana hibah dengan total mencapai Rp291,5 miliar. Rinciannya, Rp48,9 miliar pada 2019, Rp37,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022.
Dari setiap kuota dana hibah Pemprov Jawa Timur yang menjadi jatahnya selama periode 2019–2022, Anwar diduga meminta komitmen fee sebesar 15 hingga 20 persen kepada para koordinator lapangan (korlap) atau anggota DPRD Jawa Timur yang mengajukan pergeseran alokasi antaranggotanya.
Taufik menyebut, korlap yang bersedia memberikan komitmen fee akan membentuk kelompok masyarakat (pokmas) atau menggunakan lembaga tertentu untuk mengajukan proposal permohonan dana hibah. Proposal tersebut kemudian disampaikan kepada anggota DPRD atau orang yang mewakilinya.
Dalam proses tersebut, Bagus disebut memiliki sejumlah tugas sebagai staf Anwar Sadad.
“Bahwa selanjutnya, BGS selaku staf AS diberi tugas untuk mengkoordinir usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap, melakukan verifikasi/kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengkoordinir komitmen fee dari Korlap, mengelola fee dari para Korlap, dan merekapitulasi setiap fee atau pengeluaran AS,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).
Taufik menjelaskan, para korlap yang akan menerima dana hibah dari jatah Anwar selanjutnya menyerahkan komitmen fee sebesar 20 hingga 25 persen melalui tiga cara.
Pertama, menyerahkan uang secara langsung kepada Anwar Sadad. Kedua, menyerahkan uang secara tunai atau melalui transfer kepada Bagus yang merupakan orang kepercayaan Anwar. Ketiga, membayarkan kebutuhan pribadi Anwar.
“Dari penyerahan permintaan atas komitmen fee dalam periode 2019-2022, AS menerima total sejumlah Rp41,7 miliar. Di mana, sebesar Rp40,5 miliar untuk AS, sementara BGS mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp1,26 miliar,” ujar Taufik.
Selain itu, KPK mengungkapkan bahwa 20 hingga 30 persen dana hibah yang telah dicairkan untuk setiap kelompok masyarakat kembali dipotong oleh para korlap.
Dengan demikian, dana yang benar-benar digunakan untuk menjalankan program masyarakat diperkirakan hanya sekitar 55 hingga 70 persen dari total anggaran awal.
Atas perkara tersebut, KPK menahan Bagus selama 20 hari pertama, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026. Ia ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Bagus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pokok-pokok pikiran (pokir) untuk alokasi dana hibah kelompok masyarakat yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur.
Juru Bicara KPK saat itu, Tessa Mahardhika, menjelaskan bahwa dari 21 tersangka, empat orang diduga sebagai penerima suap, sedangkan 17 lainnya diduga sebagai pemberi suap.
“Empat tersangka penerima. Tiga orang merupakan penyelenggara negara sementara satu lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).
Dari empat tersangka penerima suap, tiga orang merupakan penyelenggara negara, yakni Anwar Sadad (AS), mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur; Kusnadi (K), mantan Ketua DPRD Jawa Timur; dan Achmad Iskandar (AI), mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Satu tersangka lainnya adalah Bagus Wahyudyono (BW), staf Sekretariat DPRD Jawa Timur.
Sementara itu, 17 tersangka pemberi suap terdiri dari 15 orang berlatar belakang swasta dan dua orang penyelenggara negara. Mereka adalah:
- Moch. Mahrus (bendahara DPC Gerindra Probolinggo)
- Hasanuddin (swasta)
- Mahhud (anggota DPRD)
- Fauzan Adima (Wakil Ketua DPRD Sampang)
- Jon Junadi (Wakil Ketua DPRD Probolinggo)
- Abd. Mottolib (swasta/ketua DPC Gerindra Sampang)
- Sukar (kepala desa)
- R. A. Wahid Ruslan (swasta)
- Ahmad Heriyadi (swasta)
- Jodi Pradana Putra (swasta)
- Ahmad Jailani (swasta)
- Mashudi (swasta)
- A. Royan (swasta)
- Wawan Kristiawan (swasta)
- Ahmad Affandy (swasta)
- M. Fathullah (swasta)
- Achmad Yahya M. (guru)