- Yasonna Laoly mendesak LPSK memperkuat perlindungan dan pemulihan bagi 271 korban TPPO sepanjang Januari hingga 11 November 2026.
- Komisi XIII DPR RI meminta LPSK memaparkan perkembangan penanganan serta kendala dalam melindungi korban perdagangan orang.
- Yasonna mendorong sistem perlindungan terpadu mencakup pendampingan hukum, medis, psikologis, sosial, dan keamanan bagi korban TPPO secara berkelanjutan.
Suara.com - Anggota Komisi XIII DPR RI, Yasonna Laoly meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memperkuat langkah perlindungan dan pemulihan bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Menurutnya, tingginya jumlah permohonan perlindungan yang diterima LPSK harus menjadi perhatian serius, terutama menyangkut keselamatan dan pemenuhan hak-hak korban.
Berdasarkan data LPSK, sepanjang Januari hingga 11 November 2026 tercatat sebanyak 15.836 permohonan perlindungan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 271 permohonan berkaitan dengan korban TPPO.
Kasus yang ditangani memiliki karakteristik beragam, mulai dari pekerja migran Indonesia nonprosedural, khususnya dengan tujuan Malaysia, hingga kasus penipuan berkedok perekrutan tentara bayaran Rusia yang dilaporkan telah menimbulkan korban jiwa.
Yasonna menilai, angka 271 permohonan perlindungan terkait TPPO tidak boleh sekadar dipandang sebagai statistik administratif.
Di balik setiap permohonan terdapat manusia yang menghadapi ancaman, eksploitasi, kehilangan kebebasan, bahkan risiko kehilangan nyawa.
"TPPO merupakan kejahatan serius yang tidak hanya merampas hak dan martabat manusia, tetapi juga mengancam keselamatan serta masa depan para korbannya. Negara tidak boleh membiarkan korban menghadapi situasi tersebut sendirian. Perlindungan harus diberikan secara nyata, cepat, dan menyeluruh," ujar Yasonna dalam keterangannya yang diterima, Senin (16/11/2026).
LPSK Harus Paparkan Perkembangan Penanganan 271 Permohonan
Yasonna juga meminta LPSK memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai perkembangan penanganan 271 permohonan perlindungan terkait TPPO.
Menurutnya, Komisi XIII DPR RI perlu mendapatkan gambaran yang jelas mengenai karakteristik kasus, kebutuhan perlindungan korban, wilayah asal korban, serta berbagai kendala yang dihadapi LPSK dalam menjalankan tugas perlindungan.
"Pertanyaan mendasarnya bukan hanya berapa banyak permohonan yang masuk, tetapi sudah sejauh mana korban mendapatkan perlindungan. Berapa yang sudah memperoleh pendampingan? Bagaimana kondisi mereka? Apakah kebutuhan medis, psikologis, hukum, dan pemulihan sosialnya sudah terpenuhi?" ujar Yasonna.
Ia juga menyoroti kasus pekerja migran nonprosedural yang menjadi salah satu persoalan dalam penanganan TPPO.
Menurutnya, praktik perekrutan ilegal dengan iming-iming pekerjaan dan penghasilan tinggi sering kali menjadi pintu masuk eksploitasi terhadap masyarakat yang sedang mencari penghidupan.
Sementara itu, kasus penipuan berkedok perekrutan tentara bayaran Rusia menunjukkan bahwa modus perdagangan orang dapat berkembang melampaui pola-pola konvensional.
Masyarakat dapat menjadi korban melalui jaringan perekrutan yang memanfaatkan ketidaktahuan, kerentanan ekonomi, dan harapan memperoleh pekerjaan.
"Modus TPPO terus berkembang. Karena itu, negara harus mampu mengidentifikasi pola perekrutan, jaringan yang terlibat, serta pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari eksploitasi manusia. Penanganannya tidak boleh berhenti pada penyelamatan korban, tetapi juga harus menyentuh upaya penegakan hukum terhadap jaringan pelakunya," tambahnya.
Lebih lanjut, Yasonna mendorong LPSK memperkuat sistem perlindungan terpadu bagi korban TPPO. Perlindungan tersebut harus mencakup beberapa aspek penting, yakni:
- Pendampingan hukum, untuk memastikan korban memperoleh akses terhadap keadilan dan hak-haknya dalam proses hukum.
- Layanan medis, termasuk penanganan kondisi kesehatan fisik korban akibat eksploitasi dan kekerasan.
- Rehabilitasi psikologis, untuk membantu korban mengatasi trauma dan tekanan mental.
- Pemulihan sosial, agar korban dapat kembali menjalani kehidupan bermasyarakat secara layak.
- Perlindungan keamanan, termasuk bagi anggota keluarga korban yang berpotensi menghadapi intimidasi atau ancaman dari jaringan pelaku.
Yasonna menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban tidak boleh bersifat sementara atau hanya berorientasi pada proses hukum.
Korban membutuhkan pendampingan berkelanjutan sampai mereka benar-benar dapat memulihkan kehidupan dan kembali memperoleh rasa aman.
"Jangan sampai korban berhasil diselamatkan, tetapi kemudian dibiarkan menghadapi trauma, persoalan ekonomi, stigma sosial, dan ancaman dari pelaku. Perlindungan harus memastikan korban mendapatkan kembali hak, martabat, dan kesempatan untuk membangun kehidupannya," tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara LPSK, kepolisian, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta perwakilan Indonesia di luar negeri dalam menangani kasus TPPO yang melibatkan warga negara Indonesia di negara lain.
Menurut Yasonna, penanganan TPPO membutuhkan pendekatan lintas sektor karena persoalan ini berkaitan dengan perlindungan warga negara, ketenagakerjaan, keimigrasian, penegakan hukum, hingga pemulihan korban.
"Negara harus hadir sejak masyarakat direkrut, ketika mereka menghadapi eksploitasi, hingga proses pemulihan setelah diselamatkan. Jangan sampai perlindungan baru diberikan setelah korban mengalami penderitaan yang berat. Pencegahan, penyelamatan, penegakan hukum, dan pemulihan harus berjalan dalam satu kesatuan," tambah Yasonna.