- Komnas Perempuan mengecam Bupati Kupang atas dugaan pemerkosaan terhadap seorang perempuan muda pada 12 November 2026.
- Pelaku diduga menyalahgunakan fasilitas negara serta jabatan untuk mengeksploitasi kerentanan ekonomi korban dengan iming-iming pekerjaan.
- Komnas Perempuan mendesak perlindungan bagi korban serta mendorong Gubernur NTT mengambil alih penanganan kasus ini.
Suara.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan kecaman keras terhadap dugaan pemerkosaan oleh Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosef Lede kepada seorang perempuan muda berusia 21 tahun.
Dalam perkara ini, korban telah melapor ke Polda NTT pada Kamis, 12 November 2026. Laporannya tercatat dengan Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT, dan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan.
Komnas Perempuan menegaskan terduga pelaku adalah seorang kepala daerah yang seharusnya bertanggung jawab melindungi perempuan dan memenuhi hak asasi warganya.
Untuk itu, Komnas Perempuan memandang dugaan pemerkosaan ini tidak dapat dipandang hanya sebagai tindak kekerasan seksual individual, melainkan harus ditempatkan dalam konteks ketimpangan relasi kuasa sehingga terduga pelaku menyalahgunakan jabatannya dan menyalahgunakan fasilitas negara.
![Ilustrasi pemerkosaan anak di bawah umur. [Istimewa]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/04/19/57513-ilustrasi-pemerkosaan-anak-di-bawah-umur-istimewa.jpg)
Korban diduga dibawa ke rumah jabatan Bupati Kupang oleh seorang saksi dengan iming-iming akan diberi pekerjaan. Menanggapi itu, Komnas Perempuan menegaskan hal ini menunjukkan bagaimana pelaku membaca kerentanan ekonomi perempuan yang kemudian dijadikan alat penguasaan dan eksploitasi.
“Komnas Perempuan mengecam dugaan perkosaan yang dilakukan oleh pimpinan daerah yang seharusnya memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan pada perempuan. Kami juga mengecam dugaan penyalahgunaan kewenangan sebagai kepala daerah, dengan menggunakan iming-iming pekerjaan sebagai modus yang menjerat korban ke dalam tindak kekerasan seksual berupa perkosaan,” kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Dahlia Madanih dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
Selain itu, Komnas Perempuan juga memberikan dukungan terhadap korban agar mendapat perlindungan segera dan akses layanan pemulihan yang berkelanjutan sejak ia melapor. Dahlia menekankan bahwa korban berhak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Lebih lanjut, Komnas Perempuan juga mendorong Gubernur NTT mengambil alih tanggung jawab perlindungan dan pendampingan bagi korban dan keluarganya lantaran terduga pelaku merupakan kepala daerah di wilayah tempat tinggal korban.
Langkah ini dianggap perlu dilakukan bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).