- Komisi II DPR dan pemerintah membahas RUU Adminduk di Jakarta pada Senin (16/11/2026).
- RUU tersebut mengusulkan larangan fotokopi KTP, penguatan NIK sebagai identitas tunggal, serta penghapusan denda.
- Seluruh usulan perubahan masih dalam tahap pembahasan tingkat I sehingga belum resmi berlaku.
Pemerintah mengusulkan agar pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna dibatasi untuk kepentingan verifikasi dan validasi.
Lembaga yang mengakses data juga wajib menjaga kerahasiaan serta keutuhan informasi dan dilarang menyimpan, memberikan, maupun memperjualbelikannya kepada pihak lain.

Denda Tak Bawa KTP Diusulkan Dihapus
Perubahan lainnya menyangkut sanksi administratif bagi warga yang bepergian tanpa membawa KTP elektronik maupun Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Tito mengusulkan agar denda administratif terhadap penduduk yang tidak membawa KTP saat bepergian dihapuskan. Menurutnya, penerapan sanksi harus proporsional dan tidak boleh justru menghambat pemenuhan hak masyarakat.
"Sanksi tidak dirumuskan secara berlebihan sehingga justru menghambat pemenuhan hak penduduk atau pelaksanaan pelayanan, meskipun tetap ada," katanya.
Pemerintah menilai penghapusan denda diperlukan karena kepemilikan IKD masih harus didorong secara bertahap. Dengan demikian, masyarakat tidak semestinya langsung dibebani sanksi ketika belum sepenuhnya beralih ke identitas digital.
Rekam Medis dan Data Perbankan Tak Wajib Masuk Dukcapil
Di tengah dorongan integrasi data kependudukan, pemerintah juga memberikan batasan terhadap jenis informasi yang wajib disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Tito meminta data sektoral, khususnya rekam medis dan informasi perbankan masyarakat, tidak diwajibkan masuk ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Menurutnya, data balikan dari kementerian maupun lembaga memang diperlukan untuk memperbarui data kependudukan. Namun, informasi yang disampaikan harus dibatasi berdasarkan kewenangan dan tujuan pemanfaatannya.
"Sebagai contoh, rekam medis merupakan data pribadi yang bersifat spesifik yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, sehingga tidak tepat apabila diwajibkan menjadi data balikan umum dalam sistem di Dukcapil," ujar Tito.
"Sama dengan sistem perbankan juga demikian, untuk menjaga kerahasiaan perbankan. Apabila suatu data sektoral diperlukan untuk tujuan tertentu, akses pemanfaatannya harus didasarkan pada kewenangan, tujuan, serta dasar-dasar hukum yang ada," imbuhnya.
Dengan pengaturan tersebut, integrasi NIK diharapkan tidak berubah menjadi pengumpulan seluruh informasi pribadi masyarakat dalam satu sistem.
Data rekam medis dan perbankan tetap berada dalam pengelolaan lembaga yang berwenang, sementara akses untuk kebutuhan tertentu harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Masih Tahap Pembahasan, Belum Berlaku
Meski sejumlah usulan perubahan mulai mengemuka, masyarakat perlu memahami bahwa ketentuan tersebut belum menjadi aturan yang berlaku.
Hingga Senin (16/11/2026), RUU Adminduk masih berada dalam tahap pembahasan tingkat I antara DPR dan pemerintah. Dalam rapat tersebut, pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bahan pembahasan bersama Komisi II DPR.
Komisi II DPR juga telah menetapkan Aria Bima sebagai Ketua Panja RUU Adminduk untuk mengawal pembahasan rancangan regulasi tersebut.
Artinya, berbagai usulan, mulai dari larangan fotokopi KTP, penguatan NIK sebagai identitas tunggal, hingga penghapusan denda, masih harus dibahas dan disepakati bersama.
Dengan demikian, masyarakat belum bisa menganggap permintaan fotokopi KTP sudah otomatis dilarang atau denda tidak membawa KTP sudah resmi dihapus. Ketentuan tersebut baru dapat diterapkan setelah proses legislasi selesai dan RUU Adminduk disahkan menjadi undang-undang.
Pembaruan aturan ini pada akhirnya bukan sekadar soal digitalisasi dokumen kependudukan.
Tantangan utamanya adalah memastikan integrasi data benar-benar mempermudah pelayanan, melindungi informasi pribadi, serta tidak menghambat masyarakat yang masih memiliki keterbatasan akses teknologi.