- Pramono menolak wacana pengalihan fungsi Hutan Kota Universitas Indonesia menjadi Sekolah Rakyat.
- Pramono justru menyetujui rencana penyerahan pengelolaan hutan kota tersebut kepada Pemprov DKI Jakarta demi memperluas ruang terbuka hijau ibukota.
- Sebagai solusi pembangunan Sekolah Rakyat, Pramono telah menyiapkan dua lahan pengganti seluas dua hektare di Jakarta Barat dan Cakung.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menolak wacana pengalihan fungsi Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Pernyataan tegas itu muncul setelah kabar pemanfaatan sebagian lahan kampus tersebut mengemuka menyusul pertemuan Pramono dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul di lokasi yang sama pada Senin (16/11/2026).
"Terus terang, saya juga kaget," ungkapnya.
Sebelumnya, Kementerian Sosial menyatakan bahwa salah satu pembahasan utama pertemuan tersebut adalah kesiapan lahan seluas kurang lebih delapan hektare di kawasan Hutan Kota UI sisi Jakarta untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
![Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Jawa Timur mulai membuka pendaftaran bagi calon siswa Sekolah Rakyat (SR) di daerah itu pada tahun pelajaran 2026-2027. [ANTARA]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/06/13/75215-sekolah-rakyat-di-sampang.jpg)
Gus Ipul menyebut, pihak kampus telah bersedia menyediakan sebagian dari total lebih dari 100 hektare kawasan hutan kota dan tinggal menindaklanjutinya lewat perjanjian kerja sama antara Gubernur DKI Jakarta dan Rektor UI.
Menanggapi hal tersebut, Pramono meluruskan bahwa keinginan pihak UI selama ini adalah menyerahkan pengelolaan hutan kota kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena beban pemeliharaan yang berat bagi perguruan tinggi.
Pramono menyambut baik rencana penyerahan pengelolaan itu demi memperluas ruang terbuka hijau ibu kota, tetapi ia tetap menampik perubahan peruntukan lahannya.
"Saya tidak setuju kalau kemudian tempat ini peruntukannya dialihkan," tuturnya.
Untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat, Pramono justru mengaku telah mengajukan dua lahan terpisah kepada Menteri Sosial di luar rencana perluasan Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 DKI Jakarta di kawasan Margaguna, Jakarta Selatan.
Kedua lahan yang disiapkan berada di Jakarta Barat seluas kurang lebih dua hektare dan di wilayah Cakung, Jakarta Timur, seluas sekitar 2,2 hektare.
Langkah itu ditempuh agar pemerintah daerah tetap mendukung penambahan kuota dari Presiden, tanpa melampaui batas kewenangan maupun mengorbankan kawasan hutan kota.
Terkait nasib Hutan Kota UI apabila resmi diserahkan, Pramono menegaskan pemerintah daerah menyanggupi pengelolaannya memakai biaya Jakarta demi menjaga ketersediaan ruang hijau.
"Jadi untuk hal yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau, sekali lagi saya tegaskan Jakarta membutuhkan itu. Sehingga tidak ada yang diubah," tegas sang politisi senior.
Ia bahkan berencana menyulap kawasan asri tersebut menjadi kebun raya kedua bagi warga Jakarta untuk sarana edukasi dan berlatih, melengkapi Kebun Raya Mangrove di Jakarta Utara.