- Kementerian Sosial menyiapkan 8 hektare lahan di Hutan Kota UI untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
- Proyek pendidikan tersebut kini memasuki tahap penyelesaian administrasi dan perjanjian kerja sama.
- Kemensos dan Pemprov DKI juga membahas perluasan Sekolah Rakyat Margaguna serta pemutakhiran data bansos.
Suara.com - Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan lahan seluas sekitar 8 hektare di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Jakarta.
Rencana tersebut kini memasuki tahap penyelesaian administrasi dan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak UI.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, pihak UI telah bersedia menyediakan lahan yang berada di sisi wilayah Jakarta. Area tersebut merupakan bagian dari kawasan Hutan Kota UI yang luasnya mencapai lebih dari 100 hektare.
"Alhamdulillah, UI ini kan bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari hutan kota UI," kata Gus Ipul usai bertemu Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Gus Ipul, pemanfaatan lahan tersebut masih membutuhkan sejumlah tahapan, termasuk penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rektor UI.
Sebelum kerja sama ditandatangani, Kemensos bersama Pemprov DKI Jakarta akan meninjau langsung lokasi yang disiapkan untuk memastikan kesiapan lahan.
"Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat. Itu sudah diproses, tinggal mungkin membutuhkan perjanjian kerja sama atau PKS antara Pak Gubernur dan Rektor UI," ujarnya.
Gus Ipul berharap proses administrasi dan kerja sama tersebut segera rampung sehingga pembangunan Sekolah Rakyat bisa dimulai.
Selain menyiapkan lokasi baru di kawasan UI, Kemensos juga membahas rencana perluasan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 di Margaguna, Jakarta Selatan.
Perluasan ini akan didukung dengan relokasi fasilitas panti sosial milik Pemprov DKI Jakarta agar lahan yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pendidikan.
"Berikutnya, khusus Sekolah Rakyat yang di Jakarta Selatan, Margaguna, rencananya akan dilakukan perluasan untuk mendukung penyelenggaraannya," ungkap Gus Ipul.
Dalam pertemuan dengan Pramono, Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta juga membahas penguatan pendataan penerima bantuan sosial melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Kedua pihak berencana melibatkan pengurus RT/RW, lurah, camat, hingga pilar-pilar sosial sebagai relawan Agen Perlinsos. Mereka akan membantu pemutakhiran data dan registrasi ulang penerima bantuan sosial secara digital.
Kolaborasi tersebut rencananya diwujudkan melalui deklarasi Perlinsos di DKI Jakarta.