Situasi Mendesak, DPR Targetkan RUU Penyadapan Rampung Sebelum Akhir 2026

Vania Rossa, Bagaskara Isdiansyah

Selasa, 17 November 2026 | 18:21 WIB
Situasi Mendesak, DPR Targetkan RUU Penyadapan Rampung Sebelum Akhir 2026
Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan. (tangkap layar)
baca 10 detik
  • Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menargetkan Rancangan Undang-Undang Penyadapan rampung sebelum akhir tahun 2026.
  • Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penyusunan Prolegnas di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 17 November 2026.
  • Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyatakan pengalihan inisiatif RUU Penyadapan memerlukan evaluasi melalui rapat paripurna.

Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan ditargetkan rampung sebelum akhir 2026.

Hal itu disampaikan Hinca dalam rapat koordinasi penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurut Hinca, penyelesaian aturan penyadapan perlu diprioritaskan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi terkini di Indonesia.

Dalam rapat tersebut, Hinca awalnya melaporkan perkembangan pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana yang telah memasuki tahap akhir. RUU tersebut ditargetkan rampung sebelum pertengahan Desember 2026.

"Pimpinan, sedang berlangsung dan akan segera, segera selesai, hari ini sudah sampai saat Timus dan Timsin, yaitu RUU yang akan diselesaikan pada masa persidangan dua tahun sidang 2026-2027, RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana. Mudah-mudahan minggu ini selesai sehingga sebelum 15 Desember 2026 undang-undang ini telah selesai dikerjakan," kata Hinca.

Selain melaporkan perkembangan RUU Perampasan Aset, Hinca memaparkan lima usulan RUU prioritas 2027 dari pimpinan Komisi III DPR RI. Salah satunya adalah RUU tentang Penyadapan.

"Pimpinan Komisi III mengajukan usulan rancangan undang-undang prioritas tahun 2027, yakni: satu, Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim; dua, Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata; tiga, Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika, ini sebenarnya dua undang-undang yang digabungkan menjadi satu," ungkapnya.

"Empat, Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan; yang kelima, Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Pidana Mati, yaitu tata cara pelaksanaan pidana mati yang diusulkan pemerintah karena menyangkut dengan KUHP dan KUHAP kita yang baru," sambungnya.

Hinca menegaskan Komisi III siap memprioritaskan pembahasan RUU Penyadapan. Ia menyebut sejumlah persiapan telah dilakukan sepanjang 2026, mulai dari kajian akademis, studi banding ke Amerika Serikat, Turki, dan Korea Selatan, hingga rapat dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri pada 16 November 2026.

baca juga

"Khusus mengenai Rancangan Undang-Undang Penyadapan, Pimpinan, kami ingin menyampaikan bahwa situasi dan kondisi yang terjadi sangat memungkinkan untuk kita dahulukan, untuk kita prioritaskan yang berkenaan dengan penyadapan ini," katanya.

Dengan pembahasan RUU Perampasan Aset yang segera rampung, Hinca meminta agar RUU Penyadapan diserahkan kepada Komisi III untuk dituntaskan.

"Dari penjelasan dan laporan kami ini, karena Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset juga akan segera selesai, kami kira seperti yang disampaikan Pimpinan, Rancangan Undang-Undang Penyadapan juga sudah bisa diserahkan ke Komisi III untuk kami tuntaskan, membantu Badan Legislasi menyelesaikan tugas-tugas besarnya," ujarnya.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menjelaskan bahwa pengalihan inisiatif RUU Penyadapan dari Baleg ke Komisi III memerlukan mekanisme evaluasi Prolegnas melalui rapat paripurna.

"Nah, ini kalau memang tahun ini akan diselesaikan, maka di paripurna ke depan kita akan menyampaikan evaluasi Prolegnas tentang penyadapan dari Baleg ke Komisi III. Seperti itu. Maka saya bertanya, apakah akan diselesaikan tahun ini?" tanya Bob.

Hinca pun memastikan Komisi III berkomitmen mengejar penyelesaian RUU Penyadapan sebelum 2026 berakhir.

"Kita kejar tahun ini. Mudah-mudahan bisa kita kejar," jawab Hinca.

"Dalam rencana kami, kami selesaikan tahun ini karena memang kondisi riil yang membutuhkannya agar segera diselesaikan," imbuhnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU Jadi Usul Inisiatif

DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU Jadi Usul Inisiatif

News | Selasa, 17 November 2026 | 18:16 WIB

Beda dengan Anggota DPR RI, Gaji dan Fasilitas Wakil Rakyat Swedia Jauh dari Kemewahan

Beda dengan Anggota DPR RI, Gaji dan Fasilitas Wakil Rakyat Swedia Jauh dari Kemewahan

Lifestyle | Selasa, 17 November 2026 | 16:31 WIB

Dari RUU Pemerintahan Aceh hingga Penyiaran, DPR Segera Tindak Lanjuti Empat Surpres dari Presiden

Dari RUU Pemerintahan Aceh hingga Penyiaran, DPR Segera Tindak Lanjuti Empat Surpres dari Presiden

News | Selasa, 17 November 2026 | 12:32 WIB

Terkini

DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU Jadi Usul Inisiatif

DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU Jadi Usul Inisiatif

News | Selasa, 17 November 2026 | 18:16 WIB

Sultan Najamudin: DPD RI Kekuatan Representasi Daerah, Bukan Kendaraan Politik

Sultan Najamudin: DPD RI Kekuatan Representasi Daerah, Bukan Kendaraan Politik

News | Selasa, 17 November 2026 | 18:11 WIB

52 Tahun Tragedi Pan Am 812 di Bali: Ban Pesawat Utuh hingga Syal Korban Masih Berserakan

52 Tahun Tragedi Pan Am 812 di Bali: Ban Pesawat Utuh hingga Syal Korban Masih Berserakan

Bali | Selasa, 17 November 2026 | 18:06 WIB

Potret Presiden Prabowo Kenakan Barong Tagalog Saat Gala Dinner KTT ASEAN 2026

Potret Presiden Prabowo Kenakan Barong Tagalog Saat Gala Dinner KTT ASEAN 2026

News | Selasa, 17 November 2026 | 18:05 WIB

Mantan Dirut Pegadaian dan Direktur BRI Kuswiyoto Tutup Usia

Mantan Dirut Pegadaian dan Direktur BRI Kuswiyoto Tutup Usia

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 18:03 WIB

Dukung Produktivitas Petani, Bulog Bangun Jalan Usaha Tani Sepanjang 1,2 KM di Bali

Dukung Produktivitas Petani, Bulog Bangun Jalan Usaha Tani Sepanjang 1,2 KM di Bali

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 18:02 WIB

Cara Memakai Masker Bengkoang Mustika Ratu untuk Flek Hitam, Ini 5 Langkahnya

Cara Memakai Masker Bengkoang Mustika Ratu untuk Flek Hitam, Ini 5 Langkahnya

Lifestyle | Selasa, 17 November 2026 | 18:00 WIB

Golkar Serahkan Jatah Kursi Wapres ke Gerindra, Nilai Dasco Paling Cocok Dampingi Prabowo

Golkar Serahkan Jatah Kursi Wapres ke Gerindra, Nilai Dasco Paling Cocok Dampingi Prabowo

Video | Selasa, 17 November 2026 | 18:00 WIB

Soroti Relokasi Badak Jawa, Pigai: Kalau Memindahkan Hewan, Berarti Ada Proyek yang Mau Masuk

Soroti Relokasi Badak Jawa, Pigai: Kalau Memindahkan Hewan, Berarti Ada Proyek yang Mau Masuk

News | Selasa, 17 November 2026 | 17:54 WIB

Trump Tiba di KTT ASEAN 2026, Disambut Angin Kencang dan Gelombang Protes

Trump Tiba di KTT ASEAN 2026, Disambut Angin Kencang dan Gelombang Protes

News | Selasa, 17 November 2026 | 17:53 WIB

×