- Ketua Umum ASBANDA Agus H. Widodo menyatakan obligasi daerah di Jakarta pada 18 November 2026 berpotensi meningkatkan kapasitas investasi daerah sebesar 20-30 persen.
- Agus H. Widodo menegaskan obligasi daerah harus menciptakan tambahan investasi nyata dan tidak sekadar menutupi kekurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Industri Bank Pembangunan Daerah memiliki total aset sekitar Rp1.100 triliun yang berpotensi mendukung pembiayaan proyek infrastruktur melalui skema kredit sindikasi.
Karena itu, Agus mendorong pengembangan obligasi daerah dilakukan secara bertahap dengan memperkuat kepastian hukum, perlindungan investor, dan kualitas proyek yang ditawarkan.
BPD Punya Aset Rp1.100 Triliun, Pembiayaan Rp10 Triliun Bisa Dijajaki
Selain penerbitan obligasi daerah, ASBANDA melihat peluang besar untuk memperluas pembiayaan infrastruktur melalui kredit sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Agus menyebutkan, industri BPD memiliki kekuatan keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proyek pembangunan berskala besar. Berdasarkan data agregat industri yang dipaparkannya, total aset BPD mencapai sekitar Rp1.100 triliun.
Sementara itu, penyaluran kredit tercatat sekitar Rp660 triliun dengan dana pihak ketiga mendekati Rp800 triliun.
Kapasitas tersebut memungkinkan sejumlah BPD berkolaborasi membiayai satu proyek infrastruktur melalui skema sindikasi. Dengan demikian, kebutuhan pendanaan besar tidak harus ditanggung oleh satu bank saja.
"Kita tidak harus menunggu seluruh ekosistem obligasi daerah terbentuk untuk mempercepat pembiayaan pembangunan. Kita juga memiliki kapasitas perbankan daerah yang dapat dioptimalkan melalui kolaborasi dan kredit sindikasi antar-BPD," ungkapnya.
Agus mencontohkan peluang pembiayaan proyek penyediaan air minum di Jawa Barat, termasuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan Bekasi dan Jatiluhur.
Selain itu, pengembangan transportasi publik seperti perluasan layanan Trans Jatim juga dinilai berpotensi dikaji menggunakan skema pembiayaan bersama.
Menurut Agus, proyek dengan kebutuhan pendanaan sekitar Rp5 triliun hingga Rp10 triliun dapat menjadi gambaran skala investasi yang berpeluang dijajaki melalui sindikasi BPD.
Meski demikian, angka tersebut masih berupa ilustrasi potensi pembiayaan, bukan komitmen pendanaan yang telah disepakati. Setiap proyek tetap harus melewati studi kelayakan, penilaian arus kas, serta proses persetujuan kredit masing-masing bank.
"Melalui sindikasi, kapasitas pembiayaan dapat diperbesar, sementara eksposur dan risiko dibagi secara proporsional. Tetapi prinsipnya tetap sama: proyek harus layak, sumber pembayaran harus jelas, dan pembiayaan harus dilakukan secara prudent," katanya.
Obligasi Daerah dan Sindikasi BPD Bisa Saling Melengkapi
Agus menilai obligasi daerah dan kredit sindikasi BPD dapat menjadi dua instrumen yang saling melengkapi dalam memperluas sumber pendanaan pembangunan.
Pemilihan skema pembiayaan harus disesuaikan dengan karakteristik proyek, kemampuan fiskal pemerintah daerah, serta potensi pendapatan yang dihasilkan.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengabaikan kewajiban pembayaran dalam jangka panjang. Pasalnya, masa pembiayaan suatu proyek bisa berlangsung lebih lama dibandingkan periode jabatan kepala daerah.
Pergantian kepemimpinan tidak boleh mengganggu keberlanjutan proyek maupun kewajiban pemerintah daerah kepada investor.
"Pemerintahan boleh berganti, tetapi kewajiban kepada investor dan keberlanjutan proyek harus tetap dijaga. Kepercayaan investor dibangun melalui konsistensi dan disiplin pemerintah daerah dalam memenuhi komitmennya," pungkas Agus.