- Pemerintah kolonial Belanda resmi melarang perburuan badak Jawa di Pulau Jawa melalui kebijakan tahun 1909.
- Semenanjung Ujung Kulon ditetapkan sebagai monumen alam pada tahun 1921 untuk melindungi habitat satwa tersebut.
- Upaya perlindungan masa lalu gagal mencegah perburuan akibat lemahnya pengawasan dan keterbatasan petugas kehutanan.
Suara.com - Keberadaan badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, memiliki sejarah panjang.
Jauh sebelum Indonesia merdeka, pemerintah kolonial Belanda ternyata sudah mengeluarkan kebijakan untuk melindungi satwa bercula satu tersebut dari ancaman perburuan.
Salah satu kebijakan penting diterbitkan pada 23 Oktober 1909. Melalui Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1909 Nomor 497, pemerintah Hindia Belanda memberlakukan larangan membunuh badak di Pulau Jawa.
Namun, kebijakan tersebut tidak serta-merta menyelamatkan badak Jawa dari ancaman kepunahan.
Perburuan masih terjadi, bahkan setelah Ujung Kulon ditetapkan sebagai kawasan perlindungan alam.
Catatan sejarah tersebut memperlihatkan bahwa persoalan konservasi badak Jawa bukan hanya berkaitan dengan penyusutan habitat.

Lemahnya pengawasan, keterbatasan petugas, hingga persoalan penegakan hukum sudah menjadi tantangan sejak masa pemerintahan kolonial.
Belanda Larang Perburuan Badak Sejak 1909
Kebijakan perlindungan badak Jawa pada awal abad ke-20 menjadi salah satu tonggak penting sejarah konservasi di Indonesia.
Dalam penelitian Nico J. van Strien dan Kees Rookmaaker berjudul The Impact of the Krakatoa Eruption in 1883 on the Population of Rhinoceros sondaicus in Ujung Kulon, yang diterbitkan pada 2010, disebutkan bahwa pemerintah kolonial Belanda telah melarang pembunuhan badak di Pulau Jawa sejak 1909.
Aturan tersebut memberikan ancaman hukuman maksimal delapan hari penjara atau denda 100 gulden bagi pelanggarnya.
Meski demikian, perlindungan satwa pada masa itu masih memiliki sejumlah kelemahan.
Penelitian sejarah J.A.H. de Korte dari Utrecht University berjudul The Javan Rhino's Last Stronghold: Ecogovernmentalities on Ujung Kulon, 1920s–1960s mengungkap bahwa peraturan perlindungan satwa 1909 memiliki banyak pengecualian.
Sejumlah hewan masih dapat dikategorikan sebagai satwa yang merugikan sehingga memungkinkan adanya tindakan pembunuhan terhadap spesies tertentu.
K.W. Dammerman, seorang ahli zoologi dan tokoh konservasi Hindia Belanda, bahkan mengkritik efektivitas peraturan tersebut.
Dalam kajian De Korte, kebijakan itu dinilai belum mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap satwa liar.
Pemerintah kolonial kemudian menerbitkan ordonansi perburuan baru pada 1924.
Berbeda dengan aturan sebelumnya, regulasi tersebut secara lebih eksplisit mencantumkan spesies yang dilindungi, termasuk badak Jawa di wilayah Jawa dan Madura.
Ujung Kulon Jadi Monumen Alam pada 1921
Selain mengatur larangan perburuan, pemerintah kolonial juga mulai memberikan perlindungan terhadap habitat badak Jawa.
Mengutip dari buku Sang Pelopor terbitan Kementerian Kehutanan, pada 16 November 1921, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Dirk Fock mengeluarkan keputusan Nomor 60 yang tercatat dalam Staatsblad 1921 Nomor 683.
Melalui keputusan tersebut, Semenanjung Ujung Kulon dan Pulau Panaitan ditetapkan sebagai natuurmonument atau monumen alam.
Penetapan ini tidak terlepas dari dorongan organisasi perlindungan alam Hindia Belanda, Nederlandsch Indische Vereeniging voor Natuurbescherming (NIVN), yang berdiri pada 1912.
Salah satu tokoh penting dalam gerakan konservasi tersebut adalah Dr. S.H. Koorders, seorang ahli botani Belanda yang dikenal sebagai pelopor perlindungan alam di Hindia Belanda.
Koorders dan sejumlah tokoh konservasi lainnya mendorong pemerintah kolonial agar kawasan yang memiliki kekayaan flora dan fauna mendapatkan perlindungan hukum.
Namun, status monumen alam ternyata belum menjamin Ujung Kulon sepenuhnya aman dari aktivitas perburuan. Persoalan pengawasan dan penegakan hukum masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah kolonial.
Badak Masih Diburu meski Ujung Kulon Sudah Dilindungi
Salah satu catatan paling menarik ditemukan dalam laporan organisasi perlindungan alam Hindia Belanda, Verslag van de Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming, yang diterbitkan pada periode tersebut.
Dalam laporan Jaarverslag over 1930 yang ditulis S. Leefmans pada 1931, terdapat catatan mengenai seekor badak yang ditembak seorang pemburu di kawasan Ujung Kulon.
Padahal, kawasan tersebut sudah ditetapkan sebagai monumen alam sejak 1921.
Organisasi perlindungan alam kemudian berkoordinasi dengan Residen Banten dan jaksa untuk membahas penindakan terhadap pemburu tersebut. Namun, pelaku ternyata tidak dituntut.
Persoalan itu berkaitan dengan penafsiran terhadap peraturan perburuan yang berlaku saat itu.
Ketentuan hukum yang seharusnya memberikan perlindungan dinilai masih menimbulkan perbedaan pemahaman di kalangan pejabat.
Laporan tersebut juga mencatat dua kasus perburuan badak lainnya di kawasan yang sama.
Organisasi konservasi kemudian meminta Inspektur Kehutanan agar menempatkan polisi hutan untuk menjaga Ujung Kulon.
Namun, rencana tersebut terkendala keterbatasan personel dan anggaran.
Status Ujung Kulon Diperkuat pada 1937
Pemerintah kolonial kemudian kembali memperkuat status perlindungan kawasan tersebut.
Pada 24 Juni 1937, melalui keputusan pemerintah yang tercatat dalam Staatsblad 1937 Nomor 420, Ujung Kulon ditetapkan sebagai wildreservaat atau suaka margasatwa.
Wilayah perlindungannya mencakup Semenanjung Ujung Kulon, Pulau Panaitan, Pulau Peucang, dan Pulau Handeuleum.
Dalam penelitian De Korte, perubahan status tersebut menjadi bagian penting dari perkembangan konservasi Ujung Kulon.
Kawasan itu semakin dipandang sebagai tempat perlindungan terakhir bagi badak Jawa.
Salah satu tokoh yang berperan dalam dokumentasi dan pengelolaan konservasi pada periode berikutnya adalah Andries Hoogerwerf, pejabat konservasi alam Hindia Belanda yang banyak meneliti kehidupan satwa di Ujung Kulon.
Sejarah Panjang Perlindungan Badak Jawa
Catatan sejarah menunjukkan bahwa badak Jawa sudah mendapatkan perhatian pemerintah kolonial lebih dari satu abad lalu.
Namun, pengalaman masa lalu juga memperlihatkan bahwa larangan berburu dan penetapan kawasan konservasi saja tidak cukup untuk menjamin kelangsungan hidup satwa langka tersebut.
Perlindungan membutuhkan pengawasan yang konsisten, penegakan hukum, ketersediaan anggaran, serta pengelolaan habitat yang berkelanjutan.
Kini, ketika pemerintah Indonesia kembali membicarakan masa depan badak Jawa melalui wacana pemindahan sebagian populasi dari Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, pelajaran sejarah tersebut menjadi relevan.
Gagasan yang dilontarkan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo itu memunculkan perdebatan mengenai perlunya habitat kedua untuk mengurangi risiko kepunahan akibat bencana alam.