- Pemerintah kolonial Belanda pernah menerbitkan izin penyelidikan pertambangan batu bara dan pasir besi di Ujung Kulon pada tahun 1910.
- Hasil penyelidikan menunjukkan proyek tersebut tidak menguntungkan secara ekonomi sehingga kegiatan pertambangan di kawasan tersebut akhirnya ditinggalkan.
- Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan keputusan pada November 1921 yang menetapkan Ujung Kulon sebagai monumen alam serta melarang aktivitas pertambangan.
Suara.com - Ujung Kulon selama ini dikenal sebagai benteng terakhir badak Jawa yang terancam punah.
Namun, jauh sebelum kawasan tersebut menjadi taman nasional, penjajah Belanda ternyata pernah memberikan izin penyelidikan pertambangan di wilayah Ujung Kulon dan Pulau Panaitan.
Catatan sejarah menunjukkan, pada Februari 1910, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan enam izin penyelidikan pertambangan di kawasan yang saat itu dikenal sebagai Semenanjung Djoengkoelan dan Prinseneiland (Pulau Panaitan).
Informasi tersebut tercatat dalam tulisan R.A. Eekhout berjudul Prinseneiland en schiereiland Djoengkoelan, yang diterbitkan dalam jurnal Indische Mercuur, Volume 34 Nomor 4, halaman 66–67, pada 1911.
Catatan Eekhout itu kemudian dikutip dalam penelitian N.J. van Strien dan K. Rookmaaker berjudul The Impact of the Krakatoa Eruption in 1883 on the Population of Rhinoceros sondaicus in Ujung Kulon, with Details of Rhino Observations from 1857 to 1949.

Penelitian tersebut diterbitkan dalam Journal of Threatened Taxa pada Januari 2010.
Dalam catatan sejarah itu disebutkan, penyelidikan pertambangan melibatkan perusahaan bernama Maatschappij voor Mijnbouwonderzoek Welkomstbaai, yang didirikan di Batavia (Jakarta sekarang).
Pada Agustus 1910, perusahaan tersebut mengirimkan Eekhout untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kemungkinan kegiatan pertambangan di kawasan Ujung Kulon dan Pulau Panaitan.
Meski demikian, hasil penyelidikan tidak memberikan prospek ekonomi yang menjanjikan.
Kegiatan pertambangan dinilai tidak menguntungkan sehingga proyek tersebut akhirnya ditinggalkan.
Belanda Mencari Emas di Ujung Kulon?
Jejak eksplorasi pertambangan pada awal abad ke-20 tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya kandungan emas di kawasan Ujung Kulon.
Namun, catatan sejarah yang tersedia belum cukup untuk membuktikan bahwa emas pernah ditemukan atau menjadi komoditas utama yang dicari dalam penyelidikan tersebut.
Buku Sejarah Lima Taman Nasional Pertama di Indonesia yang diterbitkan Kementerian Kehutanan juga mengulas aktivitas penyelidikan pertambangan di Ujung Kulon dan Pulau Panaitan.
Dalam pembahasannya, penyelidikan tersebut berkaitan dengan potensi batu bara dan pasir besi magnet.
Karena itu, keberadaan izin eksplorasi pertambangan tidak bisa langsung dimaknai sebagai bukti bahwa kawasan Ujung Kulon menyimpan cadangan emas yang pernah ditemukan pemerintah kolonial.
Catatan lain mengenai aktivitas pertambangan di wilayah Banten juga muncul dalam laporan pemerintah kolonial, Koloniaal Verslag.
Dalam laporan 1855, terdapat pembahasan mengenai penyelidikan batu bara di Meeuwenbaai (nama lama Teluk Ujung Kulon) oleh insinyur De Groot dan Aquasie Boachi.
Penyelidikan tersebut menemukan lapisan batu bara, tetapi jumlah dan penyebarannya dinilai tidak memadai untuk kegiatan eksploitasi yang menguntungkan.
Sementara itu, laporan Koloniaal Verslag 1854 mencatat informasi mengenai penemuan emas aluvial di Tjilatjan berdasarkan catatan Dr. F.W. Junghuhn pada 1847.
Namun, catatan tersebut merujuk pada wilayah Tjilatjan atau Cilacap, Jateng dan tidak dapat dijadikan bukti bahwa emas ditemukan di Ujung Kulon.
Perlindungan Ujung Kulon dari Aktivitas Pertambangan
Menariknya, sekitar 11 tahun setelah pemberian izin penyelidikan pertambangan tersebut, pemerintah kolonial Belanda menerbitkan kebijakan penting mengenai perlindungan kawasan alam.
Pada 16 November 1921, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dirk Fock mengeluarkan keputusan Nomor 60 yang kemudian dimuat dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1921 Nomor 683.
Keputusan tersebut menetapkan sejumlah wilayah sebagai Natuurmonumenten atau monumen alam, termasuk Semenanjung Ujung Kulon dan Pulau Panaitan.
Salah satu pokok pengaturannya adalah larangan bagi pihak swasta melakukan penyelidikan maupun eksploitasi pertambangan di kawasan yang telah ditetapkan sebagai monumen alam.
Kebijakan tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah perlindungan Ujung Kulon.
Dokumen ini juga memperlihatkan bahwa kepentingan pertambangan swasta telah menjadi salah satu persoalan yang diperhitungkan pemerintah kolonial dalam menetapkan perlindungan kawasan alam.
Dengan demikian, sejarah Ujung Kulon tidak hanya berkaitan dengan upaya penyelamatan badak Jawa, tetapi juga menyimpan catatan mengenai kepentingan ekonomi dan eksplorasi sumber daya alam pada masa kolonial.