-
Google menutup permanen 19.372 kanal YouTube Indonesia terkait operasi pengaruh terkoordinasi pro-pemerintah sepanjang Juli-September 2026.
-
Safenet menyebut jaringan bot berteknologi AI tersebut memanipulasi narasi program strategis termasuk Makan Bergizi Gratis.
-
Komdigi dinilai belum optimal menggunakan wewenangnya untuk memutus akses konten disinformasi yang mengancam ruang publik.
Suara.com - Google memblokir permanen 19.372 kanal YouTube asal Indonesia sepanjang Juli hingga September 2026 karena terbukti menjalankan operasi pengaruh terkoordinasi untuk memanipulasi opini publik. Temuan raksasa teknologi ini menyingkap skala kampanye digital pro-pemerintah yang melampaui periode kepemimpinan sebelumnya.
Jejaring ribuan akun tersebut secara sistematis memproduksi konten berbahasa Indonesia guna memoles citra penguasa sekaligus menyerang kelompok pengkritik. Skala pembersihan pada kuartal ketiga tahun ini mencerminkan masifnya rekayasa percakapan di ruang digital nasional.
Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), Nenden Sekar Arum, menyoroti bahwa fenomena ini mengindikasikan pengerahan mesin propaganda digital secara terstruktur. Ia mengamati lonjakan drastis aktivitas pendengung otomatis pada era pemerintahan Presiden Prabowo dibandingkan masa Presiden Jokowi.
![Logo Google Play Store. [Google]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/09/01/70504-logo-google-play-store.jpg)
"Di eranya Pak Jokowi pasti ada, cuma jumlahnya tidak sebesar atau sebanyak sekarang," klaimnya, dikutip dari BBC.
Nenden menegaskan bahwa operasi ini menunjukkan ada upaya orkestrasi dari aktor-aktor pro pemerintah untuk memanipulasi narasi publik.
Laporan Influence Operations Bulletin Q3 2026 yang rilis pada 30 Oktober 2026 merinci gelombang penghapusan akun yang berlangsung bertahap selama tiga bulan. Pada Juli 2026, tim investigasi Google memutus akses terhadap 6.888 kanal lokal serta 17 kanal multibahasa yang menyuarakan dukungan bagi pemerintah Indonesia.
Gelombang penindakan memuncak pada Agustus 2026 dengan penghapusan 10.134 kanal, lalu menyusul 2.350 kanal tambahan pada September 2026. Seluruh kanal tersebut masuk kategori perilaku tidak autentik karena menyembunyikan koordinasi di balik penyebaran informasi.
"Kami menghentikan 10.134 kanal YouTube sebagai bagian dari investigasi berkelanjutan kami terhadap operasi pengaruh terkoordinasi yang terkait dengan Indonesia…"
"Kampanye tersebut membagikan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia dan mengkritik para pengkritik pemerintah Indonesia," tulis tim Trust & Safety Google dalam laporan resmi tersebut.
Operasi pengaruh terkoordinasi sendiri merupakan kerja kolektif jaringan akun untuk mengarahkan persepsi dan perilaku masyarakat melalui rekayasa informasi. Berbeda dengan kampanye politik konvensional, metode ini mengandalkan penyamaran identitas guna menciptakan ilusi dukungan publik.
Safenet mengidentifikasi bahwa ribuan kanal yang tumbang itu memakai identitas palsu, akun tiruan, hingga sistem otomatisasi bot. Pola kerja mesin ini memicu banjir informasi seragam yang rentan menyebarkan kabar bohong ke linimasa pengguna.
"Dan kanal-kanal itu dibuat pakai bot, yang membuat ekosistem informasinya tidak original dan kemungkinan berisi misinformasi juga," ucap Nenden, dikutip dari BBC.
Pemanfaatan kecerdasan buatan turut mempercepat produksi konten yang menyimpang dari fakta lapangan.
"Biasanya akun-akun bot itu menyebarkan narasi yang bisa saja memanfaatkan AI sehingga ada kecenderungan misinformasi, sangat mungkin," sebut Nenden.
Nenden menduga operasional teknis di lapangan berada di bawah kendali agensi tertentu yang merekrut jaringan pemengaruh untuk menyeragamkan pesan. Meski belum menemukan bukti aliran dana langsung dari negara, ia meyakini motif pelakunya berpihak pada penguasa.
"Tapi ada dugaan pelakunya aktor-aktor pro pemerintah," cetusnya.
Jaringan akun palsu ini memfokuskan narasi pada sejumlah kebijakan krusial yang memicu gelombang protes mahasiswa di berbagai daerah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu topik utama yang terus mendapat pembelaan masif di ruang digital.
Selain polemik MBG, mesin propaganda ini juga menggarap persepsi publik terkait Koperasi Desa Merah Putih, RUU Perampasan Aset, dan isu militerisme. Persoalan penegakan hukum serta penanganan bencana di Sumatra dan Nusa Tenggara Timur turut masuk dalam daftar narasi yang dikendalikan.
"Jadi narasi pro pemerintah ingin membuat orang percaya bahwa program Pak Prabowo bagus dan harus didukung," sebutnya.
Paparan informasi sepihak secara terus-menerus berisiko memecah belah masyarakat di dunia nyata. Publik yang menelan mentah-mentah narasi rekayasa berpotensi berbalik menyerang kelompok masyarakat sipil yang menyampaikan kritik sah.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebenarnya mengantongi instrumen hukum untuk meredam praktik manipulasi informasi berbahaya ini. Regulasi tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Komdigi Nomor 127 dan Nomor 128 Tahun 2026 mengenai pedoman penanganan disinformasi secara akuntabel.
Nenden menilai instansi pemerintah tersebut tampak tidak bertenaga dalam mengeksekusi kewenangannya untuk memutus akses konten manipulatif. Padahal, negara memiliki otoritas penuh guna memaksa platform digital memperketat sistem keamanan mereka.
"Untuk hal kayak gitu peran Komdigi sangat sental sebetulnya karena dia punya wewenang untuk memutus akses terhadap informasi tersebut," jelas Nenden.
Tanpa pembenahan sistem verifikasi dari pihak penyedia layanan, penghapusan belasan ribu kanal ini hanya akan menjadi solusi sementara. Para operator kampanye hitam diprediksi segera memindahkan operasi mereka ke platform media sosial lain untuk menghindari deteksi.
"Sebetulnya kalau Google tidak memperbaiki sistem keamanannya atau verifikasinya, tentu saja ini akan terus terjadi dan bisa jadi operasinya pindah dari YouTube ke platfrom lain…"
"Satu kanal ditutup, dia bisa cari cara lain untuk melakukan hal itu untuk mencapai tujuannya," jelasnya.