- DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset pada Rapat Paripurna di Senayan, Jakarta, tanggal 19 November 2026.
- Pengesahan undang-undang tersebut berhasil diselesaikan satu bulan lebih cepat dari target awal yang ditetapkan pada 15 Desember.
- Puan Maharani menegaskan percepatan dilakukan karena urgensi selama 18 tahun, bukan karena desakan ataupun keterburukan proses.
Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan ini berhasil diselesaikan satu bulan lebih cepat dari target awal yang diharapkan selesai pada 15 Desember mendatang.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa percepatan pengesahan undang-undang ini bukan karena didesak atau terburu-buru, melainkan karena urgensi yang sudah menumpuk selama 18 tahun serta desakan yang kuat untuk segera diselesaikan.
"Alhamdulillah, dalam perjalanannya walau harapan dunia diselesaikan tanggal 15 Desember, namun hari ini tanggal 19 November, artinya belum sampai satu bulan DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini dengan insyaallah sebaik-baiknya," ujar Puan usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen.

Ia juga menekankan bahwa meski rampung lebih cepat, proses pembentukannya telah melalui tahapan yang sangat panjang dan matang, termasuk melibatkan partisipasi publik yang masif.
"Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai," tegasnya.
Puan merinci, dalam proses penyusunannya telah dilakukan berbagai tahapan penyerapan aspirasi, seperti 87 kali meaningful participation, kunjungan ke 15 provinsi, hingga ke 46 daerah pemilihan (dapil).
Dengan disahkannya aturan ini, Puan berharap RUU Perampasan Aset dapat memberikan manfaat yang besar serta memastikan bahwa berbagai kekhawatiran publik telah diantisipasi dengan baik oleh pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI.