- Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII mengajukan enam kriteria bagi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
- Kepala PSAD UII Masduki menyatakan bahwa proses pemilihan tersebut harus memperbaiki kualitas regenerasi kepemimpinan nasional.
- Pengumuman kriteria pengganti Gibran tersebut disampaikan oleh PSAD UII pada hari Kamis tanggal 19 November 2026.
Suara.com - Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia (PSAD UII) mengajukan enam kriteria bagi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Beberapa kriteria yang disoroti antara lain calon wapres harus bebas dari politik dinasti, memiliki rekam jejak pendidikan dan pekerjaan yang transparan, serta tidak sekadar menjadi pelengkap Presiden Prabowo Subianto.
Kepala PSAD UII, Masduki, menilai proses pergantian wakil presiden harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas regenerasi kepemimpinan nasional. Menurutnya, pembahasan mengenai sosok pengganti Gibran sejauh ini masih lebih banyak memperlihatkan kepentingan elite politik dibandingkan kebutuhan masyarakat.
"PSAD melihat Prabowo dan para pimpinan partai koalisi belum menunjukkan komitmen kebangsaan untuk regenerasi kepemimpinan yang terbuka, bersih dan kompeten," kata Masduki dalam keterangan yang diterima Suara.com, Kamis (19/11/2026).
Proses pencalonan Gibran sebelumnya dinilai meninggalkan persoalan serius bagi demokrasi dan tata kelola hukum. Karena itu, mundurnya Gibran semestinya menjadi pelajaran agar proses seleksi penggantinya tidak mengulangi persoalan serupa.
"Dinasti politik, sebagai lawan demokrasi, hampir selalu dapat dipastikan menyimpan busuk yang sewaktu-waktu akan tersingkap," tandasnya.
Berikut enam kriteria calon wakil presiden pengganti Gibran yang diajukan PSAD UII:
1. Bebas dari Politik Dinasti
Kriteria pertama, calon wapres harus bebas dari praktik politik dinasti. PSAD UII menilai politik dinasti berpotensi melanggengkan feodalisme, oligarki politik, serta relasi timpang antara pejabat dan masyarakat.
2. Bukan Berasal dari Militer dan Tidak Militeristik
Kriteria kedua, calon wapres tidak berasal dari unsur militer serta tidak memiliki karakter maupun rekam jejak militeristik.
"Pengalaman buruk Dwi fungsi TNI/ABRI di masa Orde Baru menjadi cermin bahwa kepemimpinan sipil perlu mendapat tempat dan militer harus kembali kepada tugas utamanya menjaga pertahanan negara," ujarnya.
3. Memiliki Rekam Jejak yang Transparan
Kriteria ketiga, calon wapres harus memiliki dokumen rekam jejak yang jelas, mulai dari latar belakang pendidikan, pekerjaan, hingga pengalaman politik.
Keterbukaan tersebut dinilai penting agar calon pemimpin dapat mempertanggungjawabkan kualifikasinya sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.
"Pemimpin politik berbasis rekam jejak yang transparan, jujur dan berintegritas adalah pilar dalam membangun kepercayaan pemerintah dari masyarakat baik di dalam maupun luar negeri," ucapnya.
4. Berkomitmen Mengawal Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi
Kriteria keempat, calon wapres harus memiliki komitmen untuk mengawal demokrasi deliberatif, pemberantasan korupsi, kebebasan pers, dan kesejahteraan masyarakat.
5. Memiliki Kewenangan, Bukan Sekadar Pelengkap Presiden
Kriteria kelima berkaitan dengan pembagian kewenangan antara presiden dan wakil presiden. PSAD UII meminta agar posisi wapres tidak sekadar menjadi ban serep yang nyaris tidak memiliki peran dalam merespons persoalan publik.
"Wakil Presiden mestinya mampu mengimbangi karakter militeristik, arogan, dan otoriter dari Presiden Prabowo melalui delegasi kewenangan," tegasnya.
Masduki bahkan menilai wakil presiden perlu memiliki kewenangan untuk mengontrol kebijakan strategis Presiden yang dinilai keliru. Ia menyoroti sejumlah program, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, yang membutuhkan pengawasan serta mekanisme koreksi.
"Secara khusus, Wakil Presiden harus dapat memberikan filter dan kontrol atas kebijakan strategis yang keliru, terutama Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat. Ia tak semata menjadi pembenar atas kebijakan Presiden yang keliru," tambahnya.
6. Proses Pemilihan oleh MPR Harus Terbuka
Kriteria keenam ditujukan kepada MPR sebagai lembaga yang akan memilih wapres pengganti Gibran. PSAD UII meminta seluruh proses pemilihan dibuka kepada publik, termasuk memberikan akses luas kepada media dan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan.
"MPR wajib membuka seluruh proses pemilihan calon Wakil Presiden, memberikan akses yang luas kepada media, dan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dengan menjunjung tinggi prinsip meaningful participation," tandasnya.
Masduki menegaskan, pergantian wakil presiden bukan semata urusan Prabowo dan partai-partai koalisi. Proses tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga publik harus diberi ruang untuk ikut mengawasi dan menilai figur yang akan menduduki jabatan tersebut.
"Wakil Presiden, pada akhirnya tidak akan hanya memimpin pemerintahan, tetapi mengantarkan rakyat menuju keadilan dan kesejahteraan sosial. Artinya rakyatlah yang memiliki hajat regenerasi kepemimpinan," pungkasnya.