- Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menemui pimpinan DPR RI di Jakarta pada Kamis untuk membahas revisi undang-undang.
- Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan pembentukan kelompok kerja guna merumuskan draf revisi undang-undang pertahanan negara akhir tahun ini.
- Pemerintah bersama DPR RI juga menyelaraskan strategi pertahanan defensif aktif serta pengawasan program pembentukan batalion teritorial pembangunan daerah.
Suara.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyambangi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026) sore.
Kedatangannya ternyata secara khusus bertujuan menemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Sjafrie menjelaskan, pertemuan dengan Dasco selaku Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) dilakukan untuk membahas rencana penyempurnaan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Selain Dasco, Sjafrie juga bertemu dengan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto.
"Saya berniat bertemu dengan Koordinator Polkam dari DPR RI yang membawahi pertahanan, yaitu Pak Sufmi Dasco. Ya. Yang kedua, saya juga mempunyai kepentingan untuk berkonsultasi dengan Ketua Komisi I DPR RI. Untuk apa? Adalah untuk tukar pikiran di dalam memperbaiki dan menyempurnakan Undang-Undang Pertahanan," ujar Sjafrie usai pertemuan di Gedung Nusantara III, Kamis (19/11/2026) sore.
Menurut Sjafrie, regulasi pertahanan yang berlaku saat ini sudah berusia puluhan tahun dan dinilai tertinggal dibandingkan dengan perkembangan zaman. Terlebih, Undang-Undang TNI telah lebih dulu direvisi.
"Oleh karena itu, saya datang ke Pak Sufmi Dasco untuk menyatakan niat itu dan disambut dengan baik dengan rencana kami akan mengadakan satu rencana revisi," ungkapnya.
Ia menambahkan, dirinya bersama Dasco dan Utut sepakat membentuk kelompok kerja guna merumuskan draf perubahan aturan tersebut.
Pihaknya menargetkan formulasi revisi rampung pada penghujung tahun ini sebelum memasuki tahap pembahasan resmi tahun depan.
"Kita akan membuat satu kelompok kerja dalam membahas ini, dan insyaallah di akhir tahun kita sudah mempunyai formulasi, dan di tahun depan kita sudah bisa merevisi Undang-Undang Pertahanan ini," kata Sjafrie.
Dalam draf revisi mendatang, pemerintah berencana memasukkan rumusan strategi pertahanan defensif aktif ke dalam batang tubuh undang-undang. Hal ini dinilai krusial karena strategi tersebut belum tercantum secara eksplisit dalam regulasi yang berlaku.
"Sedangkan sekarang strategi pertahanan kita adalah strategi pertahanan defensif aktif. Yang tidak mempunyai suatu pemikiran, niat, dan tidak mempunyai satu kepentingan atau minat untuk melakukan serangan di negara lain. Tetapi ke dalam, kita akan menjaga wilayah teritorial negara dan juga menjaga kepentingan nasional yang ada di wilayah nasional," jelasnya.
Selain membahas rencana revisi UU Pertahanan, pertemuan dengan Dasco dan Utut juga menyinggung penguatan fungsi pengawasan Komisi I DPR terhadap sejumlah program strategis pertahanan, termasuk pembentukan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan di seluruh kabupaten.
"Dengan adanya 514 kabupaten, berarti akan ada 514 dari batalion. Nah, ini bukan bermaksud untuk memiliterisasi daerah. Tapi ini adalah amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional," tegasnya.
Lebih lanjut, Sjafrie menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut merupakan implementasi Pasal 30 UUD 1945 terkait Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta yang perlu disinkronisasikan bersama parlemen.
"Tadi kami melakukan interaksi untuk mensinkronisasikan pemikiran strategis yang berdasarkan aturan, dan bagaimana kita mengimplementasikan dengan DPR RI agar supaya mekanisme sistem pertahanan ini berjalan dengan sebaik-baiknya," pungkas Sjafrie.