- Haris Rusly Moti menyatakan isu Wakil Presiden pengganti Gibran pada Kamis (19/11/2026) bertujuan merusak reputasi Sufmi Dasco Ahmad.
- Kelompok kepentingan tertentu menggunakan isu tersebut untuk melemahkan pemerintahan Prabowo Subianto melalui serangan karakter terhadap Dasco.
- Sufmi Dasco Ahmad dinilai memiliki peran strategis sebagai penyangga dan pelindung utama agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Suara.com - Dinamika politik seputar wacana Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka turut menyeret nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Di tengah munculnya berbagai isu dan rumor, pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, justru mencium adanya misi tersembunyi untuk merusak reputasi Dasco sekaligus melemahkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Haris menilai, isu dan desas-desus yang kembali diangkat tanpa disertai fakta maupun data tersebut merupakan upaya pembunuhan karakter terhadap Dasco dan keluarganya.
"Kami menangkap gejala ada kelompok kepentingan yang terganggu dengan peran strategis Dasco tersebut. Mereka menumpangi dinamika pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka untuk melancarkan hidden mission mereka," ujar Haris dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026).
Menurut Haris, misi tersembunyi kelompok tersebut adalah melemahkan pemerintahan Prabowo dengan menyerang sosok yang dinilainya menjadi salah satu penyangga utama Presiden.
"Kelompok kepentingan ini sangat licik. Mereka menyerang dengan menumpangi arus aspirasi dan ekspresi publik terkait sosok Dasco yang dinilai pantas menjadi Wapres menggantikan Gibran yang mundur," katanya.
Haris kemudian menjelaskan alasan Dasco dinilainya memiliki posisi strategis dalam pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Dasco bukan sekadar sosok yang loyal kepada Presiden, melainkan juga berperan aktif menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi menghambat agenda pemerintahan.
"Sebetulnya Sufmi Dasco Ahmad itu lebih dari sekadar loyal kepada Presiden Prabowo. Dasco selalu berdiri paling depan memimpin jadi bumper atau tameng setiap ada serangan yang mengganggu cita-cita perjuangan Pak Prabowo," kata Haris.
Ia menilai loyalitas Dasco tidak sebatas mendampingi Prabowo. Dasco disebut berani mengambil risiko, termasuk memimpin upaya membersihkan berbagai "ranjau" yang berpotensi menggagalkan gagasan dan cita-cita politik Prabowo.
"Dedikasi dan rasa tanggung jawab yang luar biasa ditunjukkan Dasco untuk mengatasi setiap masalah yang menghambat cita-cita perjuangan Prabowo. Dasco merelakan waktu dan energinya untuk membangun dan menata jaringan," ujar Haris.
Selain itu, Dasco disebut aktif melakukan pendekatan kepada berbagai elemen masyarakat yang memiliki pandangan berbeda dengan Prabowo.
"Dasco juga aktif melakukan persuasi kepada beragam elemen bangsa yang tidak sepaham dengan Prabowo. Begitulah yang disebut sebagai kesetiaan dan loyalitas sejati, tidak semata pasif di belakang atau di samping Pak Prabowo. Tapi juga proaktif mengamankan terwujudnya cita-cita perjuangan Presiden Prabowo," jelasnya.
Haris juga menyoroti peran Dasco dalam mengawal pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang selama ini menjadi tuntutan gerakan sosial sejak era Reformasi.
Ia mencontohkan pengesahan RUU KUHP yang telah dibahas selama puluhan tahun. Menurutnya, pengesahan aturan tersebut menjadi undang-undang merupakan terobosan dalam upaya dekolonisasi regulasi nasional.
"Berikut RUU KUHAP, RUU Perlindungan Tenaga Kerja, RUU Perlindungan PRT, hingga yang luar biasa RUU Reformasi Agraria dan RUU Perampasan Aset, berhasil disahkan oleh DPR RI menjadi UU. Semuanya tidak lepas dari peranan Dasco," tegas Haris.
Atas berbagai peran tersebut, Haris menilai Dasco kerap menjadi sasaran fitnah dan upaya pembunuhan karakter.
"Karena peran Dasco yang begitu strategis membantu Pak Prabowo, maka Dasco selalu menjadi sasaran fitnah dan pembunuhan karakter yang dilakukan secara membabi buta," lanjutnya.
Meski menyoroti dinamika politik seputar bursa wakil presiden pengganti Gibran, Haris menyatakan tetap menghormati mekanisme konstitusional dalam proses pengusulan dan pemilihan wakil presiden.
Menurutnya, pengusulan dua calon wakil presiden merupakan kewenangan Presiden Prabowo, sedangkan MPR akan memilih dari dua nama yang diajukan.
"Kebetulan memang di era demokrasi saat ini, semua orang merasa berhak untuk mengekspresikan pendapat, termasuk pendapat terkait calon Wakil Presiden yang akan memimpin rakyat, bangsa, dan negara," ujarnya.
Ia menilai tidak ada yang salah apabila sejumlah kalangan menyampaikan aspirasi dengan mengusulkan Dasco sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo.
"Sangat wajar dan normal di era demokrasi, jika berbagai kalangan itu mengusulkan Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden membantu Presiden Prabowo," tutup Haris.