- KPK memeriksa delapan belas camat terkait dugaan korupsi perayaan HUT Kabupaten Klaten pada Rabu, 18 November 2026.
- Penyidikan mengungkap dugaan pengutipan anggaran lima puluh juta rupiah per kecamatan dan penyimpangan penunjukan penyelenggara kegiatan.
- KPK telah menetapkan Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo beserta dua tersangka lainnya sebagai pihak terlibat.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan tindakan rasuah terkait perayaan HUT ke-222 Kabupaten Klaten tahun 2026, termasuk pengadaan penyajian 9.222 porsi sop ayam yang memecahkan Rekor Dunia Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) pada 1 Agustus 2026 lalu.
Hal itu dilakukan melalui pemeriksaan terhadap 18 camat sebagai saksi dalam kasus dugaan lima klaster tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati Klaten Nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka pada Rabu (18/11/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik mendalami dugaan penyimpangan anggaran sebesar Rp 50 juta per kecamatan dalam pemeriksaan terhadap 18 camat.
Pada kesempatan itu, penyidik mendalami dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan event organizer (EO) atau penyelenggara kegiatan yang berkaitan dengan tersangka dari pihak swasta, Muhammad Amin Wahyu Utomo (MAW) dari PT Madani Winasis Creative (PT MWC).
Selain itu, KPK menelusuri dugaan adanya aliran timbal balik atau feedback dari pihak swasta kepada Hamenang.
Budi mengonfirmasi bahwa proyek pengadaan acara pemecahan rekor MURI 9.222 porsi sop ayam termasuk dalam rangkaian materi penyidikan KPK.
"Benar, di antaranya untuk pengadaan itu," kata Budi kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Dia menjelaskan bahwa penyidik menemukan tiga indikasi penyimpangan dalam penyelenggaraan perayaan HUT ke-222 Kabupaten Klaten.
Pertama, penyediaan anggaran kegiatan diduga sebagian bersumber dari pengutipan atau plotting anggaran di tingkat kecamatan.
Kemudian, proses penunjukan langsung terhadap pihak swasta sebagai penyelenggara kegiatan diduga dilakukan tanpa melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa yang semestinya.
Terakhir, terdapat dugaan pemberian feedback dari pihak swasta kepada pihak bupati Klaten.
"Salah satunya berkaitan dengan penyelenggaraan HUT Kabupaten Klaten tahun ini, di mana dalam perayaan tersebut diduga proses pengadaan event organizer-nya atau penyelenggara kegiatan ini juga diduga ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Ini berkaitan untuk tersangka MAW selaku pihak swasta dalam perkara ini," ujar Budi.
KPK menduga adanya nilai kutipan yang dibebankan kepada para camat sebagai sumber pendanaan dari kecamatan.
Penyidik disebut masih mendalami mekanisme teknis dan alur instruksi pengumpulan dana tersebut, termasuk dugaan adanya perintah dari Hamenang.
"Untuk kutipan masing-masing kecamatan di antaranya ada yang berkisar di angka Rp50 juta," ungkap Budi.
"Tentu kami menyayangkan event untuk hari ulang tahun pemerintah kabupaten yang di sana mengajak seluruh lapisan masyarakat, bahkan melakukan banyak promosi untuk peningkatan daya tarik masyarakat berkunjung ke Klaten, tapi kemudian di belakangnya ada dugaan praktik-praktik korupsi yang terjadi," tandas dia.
Diketahui, KPK menetapkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo (HWI), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi H. Rahmatullah (ALU), dan pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative (PT MWC) Muhammad Amin Wahyu Utomo (MAW) sebagai tersangka.
“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 16 Oktober sampai dengan 4 November 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK,” ucap Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan Ahmad Taufik.
Hamenang sebagai pihak penerima atas dugaan penerimaan dari suap, upah pungut, galian C, dan dan penerimaan lainnya/gratifikasi diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f dan/atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal VII angka 49 Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kemudian, Amin Wahyu sebagai pihak pemberi disangkakan telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 605 ayat (1) huruf a atau Pasal 605 ayat (1) huruf b atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal VII angka 48 Pasal 605 huruf a atau Pasal 605 huruf b jo. Pasal VII angka 49 Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Hamenang juga diduga menjadi pihak pemberi atas dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Klaten tahun 2025. Dengan begitu, dia disangka melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau Pasal 605 ayat (1) huruf b atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal VII angka 48 Pasal 605 huruf a atau Pasal 605 huruf b jo. Pasal VII angka 49 Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Terakhir, Luthfi sebagai pihak penerima disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal VII angka 49 Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.