-
Menteri Lingkungan Hidup mendesak Kementerian ESDM menghapus perairan Taman Nasional Ujung Kulon dari wilayah pertambangan.
-
Kebijakan ini melindungi ekosistem terakhir kurang dari 50 Badak Jawa yang berstatus sangat terancam punah.
-
Menteri Jumhur Hidayat menegaskan menolak menerbitkan persetujuan lingkungan tambang di Ujung Kulon, termasuk bagi PT ANTAM.
Suara.com - Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menolak memberikan persetujuan lingkungan untuk aktivitas tambang di perairan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten. Langkah tegas ini diambil guna menyelamatkan kurang dari 50 ekor Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) yang tersisa di dunia dari ancaman eksploitasi mineral.
Penolakan tersebut secara spesifik menyasar potensi operasi pertambangan di kawasan penyangga konservasi, termasuk jika izinnya dikantongi perusahaan pelat merah. Jumhur langsung menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 terkait penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendesak penghapusan perairan sekitar TNUK dari peta WUP sejak fase perencanaan sebelum alat berat maupun survei lapangan masuk. Pencegahan dini mutlak diperlukan karena aktivitas eksplorasi awal sekalipun berisiko mengusik ketenangan satwa langka berstatus kritis (Critically Endangered) tersebut.
![Menteri LH Jumhur Hidayat saat ditemui di Kantor Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kemenkeu di Jakarta, Rabu (12/8/2026). [Suara.com/Dicky Prastya]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/08/12/88999-menteri-lh-jumhur-hidayat.jpg)
“Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem. Dan juga kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia,” kata Jumhur, lewat keterangannya, Sabtu (21/11/2026) dikutip dari RRI.
Satwa purba bercula satu ini hanya bertahan hidup di satu lokasi dengan kebutuhan ekologis darat, pesisir, dan perairan yang saling terikat erat. Gangguan pada satu sisi ekosistem pesisir akan langsung merusak daya dukung lingkungan bagi kelangsungan hidup mereka.
Operasi pertambangan memicu polusi suara, getaran mesin, endapan lumpur, pencemaran air laut, hingga lonjakan lalu lintas manusia di sekitar kawasan lindung. Meskipun belum ada aktivitas penggalian yang berjalan saat ini, mitigasi risiko ekologis tidak bisa ditawar.
“Terlebih, belum ada pengukuran dampak langsung aktivitas tersebut terhadap Badak Jawa,” ucapnya.
KLH kini menginisiasi verifikasi spasial dan ekologis terpadu lintas kementerian untuk menguji ulang batas koordinat tambang. Tim gabungan akan menyelaraskan data WUP terhadap batas kawasan TNUK, zona konservasi laut, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta tata ruang darat dan laut.
Selama proses audit ilmiah berlangsung, pemerintah menahan seluruh tindak lanjut pemanfaatan ruang di lokasi sengketa hingga kajian tuntas. Jika hasil verifikasi membuktikan adanya pelanggaran aturan perlindungan lingkungan, Kementerian ESDM wajib mencoret kawasan perairan itu dari daftar WUP.
Jumhur memastikan pihaknya siap menggunakan hak veto melalui instrumen persetujuan lingkungan untuk membentengi kawasan konservasi dari ancaman industri ekstraktif.
Kementerian Lingkungan Hidup menutup rapat pintu izin analisis dampak lingkungan bagi korporasi mana pun yang berencana mengeruk sumber daya di perairan Ujung Kulon. Kebijakan ini berlaku mutlak tanpa memandang status kepemilikan perusahaan pemegang konsesi.
“Termasuk bila PT ANTAM mendapat izin menambang di perairan TNUK itu. Maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya,” kata Jumhur.