- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengawal pengesahan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan pada Oktober 2026.
- Komisi III DPR RI merampungkan pembahasan dan mengesahkan UU Perampasan Aset pada November 2026 atas desakan masyarakat.
- Pengamat politik menilai kinerja pimpinan DPR diwujudkan melalui fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran.
Suara.com - Kiprah Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Ketua DPR RI sejak 2019 hingga saat ini mendapat sorotan dari pengamat politik.
Menjabat di kursi pimpinan parlemen selama lebih dari satu periode, Dasco dinilai mampu menjalankan perannya sebagai wakil rakyat melalui pengawalan sejumlah regulasi yang menjadi aspirasi publik.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai dampak dari kinerja pimpinan DPR memang tidak selalu dirasakan secara instan oleh masyarakat.
Menurutnya, hal tersebut berkaitan erat dengan batasan tugas dan kewenangan konstitusional yang dimiliki lembaga legislatif.
"Gebrakan Dasco terkait kesejahteraan masyarakat tentu tidak berimbas langsung," kata Jamiluddin Ritonga, Minggu (22/11/2026).
Jamiluddin menjelaskan, ruang gerak anggota maupun pimpinan dewan berpijak pada tiga pilar utama parlemen, yakni fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran.
Karenanya, kontribusi terhadap kesejahteraan publik diwujudkan melalui produk hukum dan pengawasan kebijakan.
"Kalau imbas langsung tentu tidak ada ya. Sebab Dasco hanya Wakil Ketua DPR RI, yang fungsinya hanya pengawasan, anggaran, dan legislasi," ungkapnya.
Meski demikian, Jamiluddin menilai Dasco mampu memaksimalkan kewenangan tersebut untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Salah satu langkah yang disoroti adalah akselerasi pembentukan payung hukum di sektor ketenagakerjaan.
"Dasco melakukan itu dengan mempercepat proses penyelesaian RUU menjadi UU, seperti UU Pelindungan Ketenagakerjaan," sebutnya.
Pengesahan Undang-Undang (UU) Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi salah satu regulasi yang paling dinantikan kalangan pekerja dan buruh di kota-kota besar maupun daerah industri.
Aturan ini merupakan tindak lanjut aspirasi buruh setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja pada Oktober 2024.
Proses pengawalan regulasi tersebut menguat ketika Dasco bertemu dengan perwakilan buruh pada Mei 2026.
Dalam pertemuan itu, ia menjanjikan payung hukum ketenagakerjaan yang baru dapat disahkan pada akhir 2026.
Penugasan pembahasan kemudian diberikan kepada Komisi IX DPR RI. Pembahasan resmi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan dimulai pada 14 September 2026, ditandai dengan penyerahan Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari pemerintah kepada Panitia Kerja (Panja) Komisi IX.
Dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, rapat yang dipimpin langsung oleh Dasco di Komisi IX DPR menyepakati pengesahan pembahasan tingkat I pada 5 Oktober 2026.
Sehari berselang, pada 6 Oktober 2026, DPR RI resmi mengesahkan UU Perlindungan Ketenagakerjaan melalui rapat paripurna.
Selain isu ketenagakerjaan, Dasco juga tercatat mengawal pembahasan regulasi di sektor hukum yang telah lama menjadi tuntutan publik, yakni UU Perampasan Aset.
Pembahasan RUU Perampasan Aset bergerak cepat setelah Dasco menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) pada Agustus 2026.
Dalam pertemuan tersebut, aliansi masyarakat mendesak parlemen untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset yang telah mandek selama 18 tahun.
Menindaklanjuti desakan tersebut, Komisi III DPR RI yang membidangi urusan hukum langsung menggelar maraton pembahasan.
Selama proses penyusunan, Komisi III tercatat melaksanakan 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU), serta melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi.
Dalam waktu kurang dari tiga bulan, Komisi III DPR berhasil merampungkan seluruh tahapan pembahasan. DPR RI pun mengesahkan UU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar pada 11 November 2026.