Pemerintah Jepang Serbu Pabrik Nissan Karena Dugaan Kecurangan

Suara.com - Otoritas transportasi di pemerintahan Jepang melakukan inspeksi dadakan (sidak) lanjutan pada dua pabrik Nissan di negara tersebut, pekan ini. 'Serbuan' ini dilakukan karena dugaan kecurangan yang dilakukan Nissan dalam prosedur pengecekan akhir kendaraan.

Kementerian Transportasi Jepang, seperti dikutip dari Reuters pada Jumat (6/10/2017), mengatakan telah melaksanakan sidak di dua pabrik Nissan untuk mengetahui apakah di keduanya terdapat pula pelanggaran prosedur di tahap pengecekan akhir kendaraan.

Adapun sidak tersebut terjadi pada Rabu (4/10/2017) waktu setempat.

Sebelumnya, pada pekan lalu, pemerintah Jepang menemukan pelanggaran prosedur dalam pengecekan akhir mobil hasil produksi, saat menggelar sidak di empat pabrik Nissan. Pelanggaran ini terjadi pada sebagian besar model baru yang dijual di negara itu.

Nissan pun diwajibkan menginisiasi recall (penarikan dan perbaikan) pada seluruh mobil yang dijual selama tiga tahun terakhir, yang jumlahnya sekitar 1,2 juta unit. Proses registasi kendaraan yang baru selesai dirakit pun ditangguhkan sementara.

Di Jepang, semua kendaraan yang dijual harus diregistrasikan kepada pemerintah dan salah satu bagian dari proses registrasi adalah pengecekan akhir yang hanya boleh dilakukan oleh teknisi-teknisi besertifikat.

Namun, keempat pabrik Nissan yang disidak pekan lalu diketahui menjalani pemeriksaan final kendaraan yang dilakukan oleh teknisi tanpa sertifikat, namun ditandatangani oleh teknisi besertifikat.

Sumber anonim yang mengetahui permasalahan mengungkapkan kepada Reuters bahwa pemerintah Jepang menduga keenam pabrik Nissan melakukan praktik serupa.

Nissan, di sisi lain, mengonfirmasi kabar sidak dua pabrik mereka pekan ini. Pabrik-pabrik ini terletak di Tochigi dan Kyoto. Pabrikan Kyoto sendiri dimiliki oleh rekanan Nissan.

"Saat ini kami sedang melakukan investigasi mengenai isu inspeksi kendaraan di pabrik kami," kata Juru Bicara Nissan Motor Corporation, Nick Maxfield, via surel kepada Reuters.