Mitsubishi Minta Pemerintah Lebih Adil dalam Pemberian Insentif Otomotif

Suara.com - Pemerintah harus lebih adil dalam memberikan insentif ke industri otomotif, Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Atsushi Kurita di Jakarta pada Kamis (16/7/2026).

Berbicara di sela-sela peluncuran mobil Mitsubishi Xforce HEV, Kurita mengatakan insentif harus diberikan merata ke semua segmen terutama di tengah kondisi pasar mobil baru yang sedang lesu.

“Jadi insentif ini, dibutuhkan tidak hanya untuk hybrid maupun BEV saja. Karena sekarang di Indonesia pasar otomotif itu sedang tidak stabil, permintaan juga menurun cukup tajam,” kata Atsushi Kurita di Jakarta, Kamis.

Pelaku industri berpandangan bahwa kebijakan yang bersifat adil bagi seluruh segmen kendaraan, dapat memberikan stimulus positif terhadap daya beli masyarakat.

Dengan meningkatnya permintaan, roda industri otomotif nasional diharapkan kembali bergerak setelah mengalami perlambatan dalam beberapa waktu terakhir.

Selain membantu konsumen, insentif juga diyakini akan menjaga keberlangsungan investasi industri otomotif di Indonesia.

Pasalnya, sektor ini memiliki efek berganda terhadap berbagai sektor lain, mulai dari industri komponen, logistik, jasa pembiayaan, hingga penyerapan tenaga kerja.

Sebagai gambaran, data penjualan yang disediakan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) tercatat, penjualan di segmen wholesales pada Juni 2026 mencapai 77.550 unit, naik dari Mei yang sebanyak 69.219 unit.

Secara kumulatif Januari-Juni 2026, distribusi kendaraan dari pabrik ke diler mencapai 436.564 unit.

Capaian tersebut masih menjadi tantangan bagi industri untuk mengejar target penjualan nasional 850.000 unit hingga akhir tahun, sehingga insentif pemerintah dinilai penting untuk menjaga momentum pertumbuhan pasar.

“Dukungan dari pemerintah untuk industri otomotif harusnya secara adil dan merata, tidak secara spesifik tergantung segmen atau varian tertentu. Karena itu akan memotivasi pasar, untuk bisa berkembang dengan lebih baik lagi dan permintaan akan meningkat lagi,” jelas dia.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia sendiri telah beberapa kali mengeluarkan berbagai insentif untuk mendukung industri otomotif.

Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah memberikan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan tertentu.

Kebijakan tersebut, terbukti mampu mendongkrak penjualan mobil domestik yang saat itu mengalami tekanan akibat perlambatan ekonomi.

Memasuki era elektrifikasi, pemerintah kemudian melanjutkan dukungan melalui insentif PPN untuk kendaraan listrik berbasis baterai yang memenuhi persyaratan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).

Dengan rekam jejak tersebut, pelaku industri berharap pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan yang lebih inklusif.

Dukungan yang diberikan secara merata diyakini tidak hanya mempercepat pemulihan penjualan kendaraan roda empat, tetapi juga menjaga daya saing industri otomotif Indonesia di tengah tantangan perlambatan pasar dan meningkatnya persaingan global.