Manado, Barta1.com – Komisi 1 DPRD Sulut kembali menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulut. RDP dipimpin langsung Ketua Komisi, Raski Mokodompit, di Ruangan Komisi 1 DPRD Sulut, Rabu (22/06/2022).
Anggota Komisi 1 DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan langsung menyingung data penerima bantuan tidak relevan. “Sejauh ini program reguler dari pemerintah pusat tidak tepat sasaran diakibatkan datanya tidak update. Kemudian, orang yang menentukan nama-nama penerima bantuan tidak memiliki akses yang cukup dan akurat,” terangnya.
“Program pemberdayaan lembaga permasyarakatan atau langsung ke masyarakat semua berbasis pada satu pangkalan data. Kegiatan yang nantinya diberikan kepada masyarakat tidak langsung ditunjuk oleh pak kadis. Semua ada mekanismenya, dan mekanismenya bertahap dimulai dari desa yang mengusulkan sampai ke pangkalan data yang namanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” jelas wakil rakyat dari Dapil Minut-Bitung ini sembari menyebut bantuan reguler maupun stimulan, melalui dana APBN maupun APBD harus berbasis dengan DTKS lintas sektor.
