Benahi Garuda Indonesia, Ekonom: Kurangi Mutasi dan Rotasi Sesuka Hati

Maskapai Garuda Indonesia/dok.Kabarnusa

Jakarta - Perubahan dalam mengelola BUMN harus dilakukan secara lebih profesional dan mengurangi mutasi dan rotasi atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas dan sesuka hati (like and dislike), termasuk intervensi politis. Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menyatakan hal itu menanggapi kepemimpinan Irfan Setiaputra setelah lebih dari setahun menjabat sebagai Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Garuda Indonesia menggantikan I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau dikenal dengan Ari Askhara.

Terlepas dari kasus yang membelitnya, semasa Ari Ashkara sebenarnya dari penilaian kinerja manajerial justru melakukan perbaikan cukup baik pada perusahaan negara ini. Ari Askhara dicopot dari jabatannya karena terkait dengan permasalahan hukum (belum ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) skandal penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di dalam pesawat Garuda.

Menurut Defiyan, dengan melihat kenyataan pencopotan pimpinan BUMN yang sesuka hati ini, meskipun Pasal 14 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN memberikan kewenangan (diskresi) sangat besar pada sosok Menteri BUMN, maka perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal mendasar dalam sebuah organisasi dan manajemen yang mengelola usaha atau bisnis untuk kepentingan orang banyak, paling tidak diantaranya adalah, rekam jejak dan kompetensi.