Infografis
Kaltimtoday.co, Samarinda – Sejumlah alasan pemerintah menaikan harga bahan bakar (BBM) bersubsidi dinilai tidak tepat. Penilaian itu disampaikan akademisi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah.
Dia menilai, dalih menaikan harga BBM bersubsidi karena selama ini dinikmati orang mampu tidak jelas. Kualifikasi orang mampu yang dimaksud pemerintah menggunakan standar garis kemiskinan yang ditetapkan BPS sebesar Rp 472.525. Data itu jadi dasar data penikmat BBM bersubsidi.
“Ini seperti hendak memotong daging dengan pisau dapur. Coba bayangkan, apakah masuk akal penduduk dengan pendapat perkapita sebulan sebesar Rp500.000 dikualifikasikan pendudukan tidak miskin atau mampu? Jelas klaim Pemerintah ini sungguh sangat menyesatkan,” tegas pria yang akrab disapa Castro tersebut.
