Infografis
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah secara blak-blakan melayangkan sindiran kepada menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sibuk mempromosikan dirinya pada pilpres 2024.
Secara spesifik, Said Abdullah meminta menteri yang mengurusi bidang ekonomi untuk mungundurkan diri jika ingin fokus mengejar Pemilu 2024.
Bukan tanpa alasan, Said menilai bahwa pencapresan itu akan menomorduakan tugas sebagai menteri dan bisa menimbulkan konflik kepentingan.
“Misalnya saja saya menemukan konflik kepentingan, seorang menteri bidang ekonomi memasang video dirinya di layar ATM bank Himbara, saya kira ini tidak elok. Sudah sepantasnya bila yang dipasang di layar ATM adalah Presiden Joko Widodo, bukan dirinya. Sebab, dia hanya pembantu presiden. Ini sekadar contoh kecil konflik kepentingan itu,” kata Said mengutip Detik.com, Selasa 9 November 2021.
Lebih lanjut, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah juga menekankan bahwa saat dilantik oleh Presiden Jokowi, para menteri bersumpah untuk menjalankan tugas. Said menyebut, tugas menteri sebagai pembantu presiden tidaklah mudah, terlebih mengenai pemulihan ekonomi saat pandemi Corona melanda.
“Sejak dilantik menjadi menteri, yang bersangkutan bersumpah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pembantu presiden. Presiden berjanji kepada rakyat untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya. Maka tugas menteri sebagai pembantu presiden tidaklah mudah, apalagi menteri-menteri bidang ekonomi,” ujar Said.
“Saat ini bangsa kita masih didera pandemi COVID-19 meskipun telah menunjukkan flattening the curve, akan tetapi pemulihan ekonomi akibat pandemi tidak serta-merta langsung pulih,” sambungnya.
selain itu, Said menyampaikan bahwa agenda pemulihan ekonomi nasional adalah menyangkut hajat hidup rakyat banyak.Lantas, Said menyarankan agar menteri di bidang ekonomi mundur saja jika ingin mengurusi pencapresan.
“Saya kira akan lebih gentle bila para menteri, khususnya pada bidang ekonomi, lebih baik mundur dan mengurusi pencapresannya daripada mengurusi tugas dan tanggung jawabnya sebagai menteri, sekaligus memanfaatkan posisinya sebagai menteri ekonomi untuk masuk dalam bursa pencapresan,” tegasnya.
“Risikonya pilihan program dan kebijakan untuk menyukseskan program Presiden Joko Widodo akan ternomorduakan atau setidaknya rawan digunakan untuk kepentingan dia dalam pencapresan. Tentu ini sangat tidak elok dan, bila hal ini terjadi, sebaiknya Presiden segera mengganti menteri yang bersangkutan,” lanjutnya.
