Infografis
Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) dan Prabowo Subianto Ketua Umum Partai Gerindra memang sering terlihat dekat. Meski begitu sinyal koalisi antara PDIP dan Gerindra dinilai masih sangat jauh.
Hal ini dikatakan pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan bahwa kedekatan mereka sudah lama namun sinyal koalisinya masih jauh.
“Kalau indikator kedekatannya pertemuan di Istana kemarin menjelang pelantikan Panglima ya enggak ke 2024 sinyalnya. Kalau soal kedekatan, mereka kan sebetulnya dekat, sudah lama bersama-sama. Tapi kalau disebut sinyal koalisinya ada atau tidak, saat ini menurut saya masih terlalu jauh,” kata Hendri.
Terkait wacana agar Prabowo berpasangan dengan Puan Maharani, Hendri menilai kurang tepat. Pasalnya elektabilitas Prabowo belum mumpuni untuk mendorong Puan Maharani.
“Elektabilitasnya (Prabowo) kan cenderung stagnan enggak nambah-nambah . Sementara Mbak Puan perlu orang yang bisa mendorong elektabilitasnya juga. Jadi masih jauh sekali,” katanya.
Dilansir dari Sindonews. Selasa, 23 November 2021. Dan kebetulan, lanjut Hendri, Prabowo punya sejarah yang kurang oke dalam perhelatan capres cawapres.
“Prabowo kurang oke dalam perhelatan capres cawapres lebih sering kalahnya. Jadi mungkin kalaupun dekat antara PDIP dan Gerindra mungkin Pak Prabowo justru akan mendorong Mas Sandi untuk maju gitu,” tuturnya.
Hendri menuturkan, potensi koalisi antara Gerindra dan PDIP tetap ada meskipun kecil.
“Jadi sekali lagi ini masih jauh. Berpotensi ada. Tapi kecil menurut saya, sinyalnya masih jauh. Mbak Puan untuk menang lebih strategis dengan Anies Baswedan atau didorong Andika atau Ganjar. Sosok baru yang benar-benar bisa membuat PDI Perjuangan guyub dan semangat bertarung di capres dan cawapres,” tuturnya.
Dia mengatakan, partai akan mulai bergerak untuk mencari partner koaliasi pada awal 2023 mendatang. Menurutnya lebih baik partai fokus pendekatan ke masyarakat.
“Awal 2023 (berpikir koalisi). Saat ini pendekatan ke rakyat untuk peningkatan elektabilitas. Nah ini bisa dilakukan dengan berada di pihak rakyat saat ada kebijakan pemerintah tidak menguntungkan,” pungkasnya.
