facebook

Persentase Pemberdayaan Korban Konflik Belum Capai Target

Persentase Pemberdayaan Korban Konflik Belum Capai Target

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan korban konflik dengan indikator peningkatan persentase masyarakat korban konflik yang dibina, sampai tahun 2020 realisasinya masih jauh dari target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022.

Hasil evaluasi dilakukan Pemerintah Aceh menunjukkan capaian kinerja pada awal RPJMA (2017) sebesar 10%, realisasi 2020 sebesar 24 persen, target pada akhir tahun perencanaan (2022) sebesar 40%.

Sedangkan program menguatnya kapasitas SDM dan kelembagaan korban konflik dengan indikator persentase pemberdayaan korban konflik, kinerja pada awal RPJMA (2017) sebesar 5%, realisasi 2020 sebesar 24 persen, juga masih jauh dari target pada masa akhir RPJMA sebesar 40%.

Begitu pula persentase rehabilitasi dan perlindungan sosial korban konflik, kinerja pada awal RPJMA sebesar 7%, capaian tahun 2020 sebesar 13 persen, jauh dari target pada akhir tahun perencanaan (2022) sebesar 52%.

Data tersebut berdasarkan hasil evaluasi tujuan, sasaran dan program terkait Misi 3: “Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki”, yang dituangkan dalam Laporan Evaluasi Pelaksanaan Empat Tahun RPJMA 2017-2022 Tahun Pelaksanaan 2017-2020. Laporan evaluasi yang dikeluarkan Pemerintah Aceh pada Oktober 2021 itu diperoleh portalsatu.com beberapa hari lalu.

Dalam laporan tersebut juga disajikan hasil evaluasi program pendidikan damai dengan indikator persentase korban konflik yang mengikuti pendidikan damai, di tahun 2020 sebesar 40%, dan target pada akhir tahun perencanaan (2022) sebesar 60%.

Sementara itu, program pencegahan dan mitigasi konflik dengan indikator persentase jumlah butir-butir MoU Helsinki yang sudah dilaksanakan, kinerja pada awal RPJMA (2017) sebesar 16%, capaian di 2020 tidak ada data, dan target pada akhir masa RPJMA sebesar 40%.

Baca juga: Hasil Evaluasi Misi 1, Capaian Program Ini Jauh dari Target Akhir RPJMA 2017-2022

Hasil evaluasi tujuan dan sasaran Misi 3: Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki

Untuk mewujudkan visi melalui misi 3 itu, Pemerintah Aceh telah menetapkan dua tujuan, yaitu (1) Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip MoU Helsinki, dan (2) Meningkatkan pembangunan demokrasi.

Tujuan meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip MoU Helsinki, memiliki 3 sasaran dengan 7 indikator sasaran. Empat di antaranya (57,1 %) diberi tanda merah sehingga memerlukan kerja keras untuk mencapainya, 1 indikator (14,3 %) akan dicapai sesuai target pada akhir tahun RPJMA, dan 2 indikator (28,6 %) telah dicapai sesuai target.

Tujuan meningkatkan pembangunan demokrasi, memiliki 3 sasaran dan 3 indikator sasaran. Dua indikator (66,7%) perlu kerja keras untuk dapat dicapai pada akhir tahun RPJMA, dan 1 indikator (33,3 %) telah dicapai sesuai target.

Lihat pula: Hasil Evaluasi RPJMA: Indeks Pembangunan Syariat Islam Masih ‘Merah’

Hasil evaluasi realisasi program pembangunan terkait Misi 3: Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki

Untuk mewujudkan Misi 3: Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki, telah ditetapkan 2 tujuan yaitu meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip MoU Helsinki, dan meningkatkan pembangunan demokrasi.

Tujuan pertama memiliki 3 sasaran. Sasaran pertama, tuntasnya aturan turunan UUPA dengan indikator persentase PP yang diselesaikan dan persentase qanun yang diselesaikan, dicapai melalui 4 program yang memiliki 10 indikator. Terdapat 7 target indikator (70%) telah tercapai pada tahun 2020, 3 indikator (30%) diyakini akan dapat dicapai pada akhir masa RPJMA.

Sasaran kedua dari tujuan pertama adalah tuntasnya turunan UUPA yang tidak bisa diimplementasikan, dengan indikator jumlah PP yang diselesaikan tidak bisa diimplementasikan, dan jumlah qanun yang diselesaikan tidak bisa diimplementasikan. Pada sasaran ini tidak ditemukan program pendukung pencapaian sasaran secara langsung. Namun, sasaran ini masih berkaitan dengan sasaran pertama.

Sasaran ketiga dari tujuan pertama adalah menguatnya kapasitas SDM dan kelembagaan korban konflik dengan tiga indikator pendukung yaitu persentase pemberdayaan korban konflik, persentase rehabilitasi dan perlindungan sosial korban konflik, dan jumlah lembaga penanganan korban konflik.

Sasaran ketiga ini dicapai melalui 6 program pendukung dengan 6 indikator. Terdapat 1 target indikator (16,7%) telah tercapai pada tahun 2020, 1 indikator (16,7%) akan dapat dicapai pada akhir masa RPJMA, dan 4 indikator (66,7%) masih diberi tanda merah, sehingga perlu kerja keras untuk dapat dicapai pada akhir masa RPJMA.

Program yang membutuhkan kerja keras agar targetnya dapat dicapai, yaitu: (1) Pendidikan damai dengan indikator persentase korban konflik yang mengikuti pendidikan damai, (2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan korban konflik dengan indikator peningkatan persentase masyarakat korban konflik yang dibina, (3) Penanganan konflik dengan indikator persentase konflik yang tertangani, (4) Pelayanan dan rehabilitasi sosial masyarakat korban konflik dengan indikator persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial korban konflik.

Tujuan kedua, meningkatkan pembangunan demokrasi, memiliki 3 sasaran. Sasaran pertama, meningkatnya kebebasan sipil masyarakat dicapai melalui 7 program yang memiliki 7 indikator. Terdapat 1 target indikator (14,3%) telah tercapai di tahun 2020, 1 indikator (14,3%) masih diberi tanda warna kuning, dan 5 indikator (71,4%) berstatus merah sehingga perlu kerja keras untuk dapat dicapai pada akhir masa RPJMA.

Program yang membutuhkan kerja keras agar targetnya dapat dicapai adalah (1) Kemitraan pengembangan ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan dengan indikator persentase sekolah tingkat pendidikan menengah atas yang dibina ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan dibagi jumlah pendidik di Aceh, (2) Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan indikator persentase peningkatan penyelesaian sengketa berbasis masyarakat.

Berikutnya, (3) Program bina ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan dengan indikator persentase jumlah masyarakat per kecamatan yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan, (4) Fasilitasi kewaspadaan nasional dengan indikator persentase ancaman/deteksi dini konflik yang tertangani, dan (5) Pembauran kebangsaan dengan indikator jumlah konflik Sara yang tertangani.[](nsy)

Terkini