Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Husaimi Hamidi menilai rencana pemerintah memasang tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada kelompok sembako, memberatkan masyarakat.
Ia pun heran dengan rencana pemerintah itu. Apalagi setahunya, jual beli barang sudah ada PPN.
"Ini kalau diterapkan mesti dikaji ulang juga ya. Apakah ketika penjualan beras atau sembako itu tidak dipotong pajak. Nah dikenakan pajak apanya lagi. Setahu saya jual beli barang itu sudah ada PPN nya," kata Anggota DPRD Provinsi Riau Husaimi Hamidi, kepada RiauOnline, Kamis, 10 Juni 2021, usai rapat paripurna.
