TRENGGALEK - Pendapatan Asli Desa (PADesa) menjadi perhatian Komisi I DPRD Trenggalek, pasalnya masih ada sekitar 15 Desa yang saat ini memiliki nol PAD atau tidak memiliki pendapatan asli desa sama sekali.
Pasalnya hal tersebut dikarenakan Kepala Desa tidak mampu mengembangkan potensi yang ada di Desa. Sehingga tunjangan untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak bisa maksimal.
"Jik pendapatan asli Desa kecil maka penerimaan tunjangan untuk BPD juga kecil. Karena setiap Desa memiliki pendapatan tidak sama," ungkap Ketua Komisi I DPRD Trenggalek Husni Tahir Hamid, Senin (6/7/2020).
