TIMESINDONESIA – Pakar Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono atau BHS merasa ironis saat berkunjung dan melihat langsung kondisi Lintas Rel Terpadu atau Light Rail Transit (LRT) Palembang, Sumatera Selatan. LRT yang dibangun dengan pembiayaan hutang Pemerintah Indonesia senilai 10,9 triliun tersebut terlihat sepi dan masih kurang dimanfaatkan oleh masyarakat Palembang.
"Saya melihat langsung, kondisi LRT Palembang sepi atau kurang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Dari data yang saya terima, terbukti pendapatan LRT Palembang saat ini baru sebesar Rp 15 milyar setahun," kata BHS kepada TIMES Indonesia, Minggu (18/12/2022).
Padahal lanjut Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat ini biaya operasional LRT Palembang untuk kebutuhan listriknya sekitar Rp 7,5 milyar perbulan atau 90 milyar setahun, kemudian masih ada biaya-biaya lainnya, sehingga LRT Palembang harus di subsidi Pemerintah melalui APBN.
