Digitalisasi Dinilai Mampu Cegah Tindak Korupsi di Pelabuhan

Suara.com - Pelabuhan di Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan sebagai upaya pencegahan tindakan korupsi. Dalam diskusi panel yang menghadirkan lembaga-lembaga yang menyoroti layanan publik, seperti Kejaksaan Agung dan Stranas Pencegahan Korupsi (PK) menyebutkan bahwa pencegahan korupsi di pelabuhan dapat diwujudkan melalui proses digitalisasi.

Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menjelaskan, dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, digitalisasi harus dilakukan di semua sektor, dalam rangka pencegahan dengan proses yang cepat, tepat serta efektif dan yang bisa dilakukan oleh Pelindo, bekerja sama dengan stakeholders yang lain.

“Kita siap membantu dalam hal tata kelola pencegahan korupsi. Kita bantu kalau diminta dan kita sudah biasa melakukan asistensi atau pendampingan, termasuk juga pengamanan pada proyek strategis nasional, sehingga ke depan, semua dapat terlaksana dengan baik dan meningkatkan pendapatan negara secara optimal,” ujar Ketut.

Koordinator Harian Stranas PK, Niken Ariati menjelaskan, penggabungan Pelindo mampu mendorong sistem menjadi lebih komprehensif, termasuk sistem yang sudah Pelindo bangun saat ini. Salah satunya Phinisi, yang diharapkan sudah dapat diterapkan di semua pelabuhan secara aktif.

“Lebih mudah dalam mengintegrasikannya, sehingga terjadilah mekanisme check and balance. Kalau dalam upaya pencegahan tindakan korupsi, digitalisasi adalah menciptakan transparansi, dan dua, check and balance. Pengintegrasian sistem merupakan salah satu cara dalam mencegah tindakan korupsi yang dianggap yang paling ampuh," ujar Niken, Kamis (17/8/2023) dalam keterangannya.

Lebih lanjut Niken menyebutkan, menurut UNCTAD, Indonesia adalah negara satu-satunya di Asia yang sudah masuk dalam 20 besar pelabuhan dengan kinerja yang baik, dalam hal perbaikan tata kelola pelabuhan.

Kegiatan yang dilaksanakan di Ritz-Carlton, Jakarta, 15 Agustus 2023 ini diikuti juga oleh masyarakat pelabuhan berbagai instansi seperti unsur pemerintah dan kementerian, asosiasi, pengguna jasa. Hadir pula sebagai panelis, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, dan Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Felia Salim.

Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono mengatakan, Pelindo terus memperbaiki diri dan panel ini merupakan upaya untuk berbicara langsung dengan organisasi yang selama ini menyoroti layanan publik.

“Kami sangat open dengan mereka, dan Pelindo siap melakukan improvement apabila ada yang diperlukan,” tegas Arif.