Suara.com - Untuk mewujudkan pencegahan korupsi, BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID atau Mining Industry Indonesia berkomitmen menerapkan SNI ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
Sekretaris Perusahan MIND ID, Heri Yusuf mengatakan, perusahaan telah menjalankan bisnis dengan transparan dan adil. Selain itu, MIND ID juga memegang prinsip zero tolerance terhadap tindak suap dan korupsi, baik dari tingkat direksi, komisioner, karyawan, kontraktor, agen, maupun pihak-pihak terkait lainnya.
"MIND ID berkomitmen bekerja sama hanya dengan organisasi atau individu lain yang juga berkomitmen menjalankan bisnis tanpa penyuapan," katanya, Rabu (13/12/2023).
Menurut dia, perusahaan juga sangat selektif dalam memilih kerja sama dengan organisasi atau individu lainnya. Grup MIND ID mensyaratkan perusahaan yang hendak berkolaborasi harus mendemonstrasikan komitmen mereka dalam menjalankan bisnis, tanpa tindak suap dan korupsi.
"Kami berada di posisi terbaik untuk mencapai dan mempertahankan standar tinggi dari perusahaan dan tanggung jawab individu," katanya.
Prinsip anti penyuapan dan korupsi yang senantiasa dipatuhi MIND ID meliputi proporsional, komitmen dari manajemen puncak, penilaian risiko, uji kelayakan, komunikasi, pengawasan dan review.
"Kami akan memahami risiko penyuapan yang kami hadapi dengan melakukan penilaian risiko secara berkala dan menyeluruh. Selain itu, MIND ID memastikan rekan bisnis juga berkomitmen dalam menjalankan kebijakan anti-penyuapan," ujarnya.
MIND ID juga mengambil tindakan agar semua karyawan, direksi dan rekan bisnis mengetahui prosedur dan tindakan yang harus dilakukan jika berada dalam situasi yang terkait dengan penyuapan dan kebijakan anti-penyuapan sudah tertanam dalam budaya kerja perusahaan.
Terakhir, MIND ID melakukan pengawasan dan review terhadap prosedur dengan desain untuk mengelola risiko penyuapan dan korupsi baik internal maupun eksternal.
Berkat komitmen anti-penyuapan dan korupsi yang dijalankan perusahaan, MIND ID mendapat penghargaan sebagai salah satu perusahaan yang memberikan kontribusi pelaksanaan aksi pencegahan korupsi (PK) 2023-2024.
Penghargaan tersebut merupakan bagian dari penerapan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54/2018. Lembaga antirasuah memiliki mandat merumuskan dan mengawal pelaksanaan akasi strategis nasional pencegahan korupsi (Stranas PK).
TERPOPULER
