Purwakarta - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Desember tahun 2021, laju inflasi di Kabupaten Purwakarta hingga saat ini cukup terkendali, yaitu berada pada angka 2,09.
Sementara itu, peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 3,42 persen, masih lebik baik dibandingkan tahun 2020 sebelumnya.
Keterlibatan sejumlah pihak sangat diperlukan dalam rangka pengendalian inflasi daerah Kabupaten Purwakarta, mengingat inflasi yang tinggi dan tidak stabil akan memberikan dampak negatif bagi sosial ekonomi di masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika pada agenda Focus Group Discussion (FGD) dalam Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Purwakarta, di Bale Sawala Yudistira, Pemkab Purwakarta, Selasa, (06/09/2022).
Anne menyampaikan bahwa upaya Pemkab Purwakarta dalam pengendalian inflasi pasca kenaikan bahan bakar minyak (BBM) adalah menjadikannya isu prioritas dan membutuhkan sinergi dari semua stakeholder sama seperti penanganan pandemi Covid-19.
"Kami terus menjaga komunikasi publik supaya masyarakat tidak panik dan tetap tenang, mengawasi distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran, melaksanakan gerakan hemat energi, dan jaring pengaman sosial," ungkap Anne.
Anne juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Purwakarta.
Pengendalian inflasi di Kabupaten Purwakarta merupakan implementasi dari Keputusan Presiden nomor 23 tahun 2017, tentang Tim Pengendalian Inflasi serta Peraturan Menteri Perekonomian nomor 10 tahun 2017, tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
Dalam upaya mendukung program penanganan dampak inflasi tersebut, Pemkab Purwakarta juga menganggarkan belanja wajib untuk perlindungan sosial periode Oktober-Desember 2022 untuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat, ungkap Anne.(*)
TERPOPULER
