Ranah.co.id - Indonesia bakal menggelar Piala Dunia U-20 2023 yang rencananya akan dilaksanakan pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang.
Dalam gelaran Piala Dunia U-20 2023 tersebut, ada enam daerah yang telah ditunjuk sebagai venue. Yaitu, Jakarta, Surabaya, Bandung, Palembang, Solo, dan Bali.
Namun jelang Piala Dunia U-20 2023 tersebut, masalah pun datang seiring bakal tampilnya Timnas Israel U-20 pada ajang dua tahunan itu.
Masalah ini datang seiring adanya penolakan dari beberapa elemen di Indonesia. Bahkan, salah satu venue pertandingan, yakni Bali, juga menolak kehadiran Israel.
Penolakan ini hadir dari peraturan yang berlaku di Indonesia, terutama dari Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan juga Peraturan Menteri Luar Negeri atau PERMENLU.
Hadirnya penolakan ini pun lantas menjadi polemik dan menjadi perbincangan di kalangan penikmat sepak bola Tanah Air.
Sebab, jika kehadiran Israel benar-benar ditolak, Indonesia selaku tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 pun berpotensi mendapat sanksi dari penyelenggara ajang itu, yakni FIFA.
Dikutip dari bolatimes.com pada Rabu (22/3/2023), berikut sanksi yang akan diterima Indonesia dari FIFA andai penolakan terhadap Israel untuk tampil di Piala Dunia U-20 2023 terealisasi.
1. Status Tuan Rumah Dicopot
Baca Juga: Kondisi Ustaz Das'ad Latif Terkini, Masih Dirawat Intensif di Singapura
Dengan hadirnya penolakan terhadap Israel ini, ada potensi FIFA akan mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.
Pasalnya, Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional atau IFAB telah memastikan bahwa tuan rumah di event-event sepak bola di bawah naungan FIFA tak boleh membawa urusan politik.
Dengan penolakan ini, FIFA pun bisa saja mengalihkan status tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 yang dimiliki Indonesia ke negara peserta lainnya.
2. Indonesia Tak Bisa Jadi Tuan Rumah Event FIFA
Jika Israel benar-benar tak bisa tampil di Piala Dunia U-20 2023, maka Indonesia bisa saja mendapat getah tak akan lagi bisa menjadi tuan rumah ajang-ajang yang digelar FIFA.
Sebab, FIFA akan menjadikan polemik ini sebagai acuan sebelum menunjuk sebuah negara menjadi tuan rumah event-event internasional.
